Universodelibros.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons soal peluang reshuffle menjelang 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden.
"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, sejumlah menteri kabinet Prabowo mendapat sorotan publik. Pada Rabu, 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa penggunaan kop surat kementerian pada surat undangan haul orang tuanya merupakan murni kesalahan administrasi.
Kemudian pada Jumat, 6 November 2024, eks Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bagian Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman nan berkawan disapa Gus Miftah memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.
Keputusan tersebut diambil setelah dirinya menjadi sorotan publik lantaran video viral di media sosial nan memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi aktivitas pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
Adapun pada Senin, 20 Januari 2025, ratusan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar tindakan tenteram terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro nan dipicu pemberhentian mendadak kepada pegawai di lingkungan setempat.
Ahmad Muzani mengatakan jejeran ketua MPR berencana berjumpa dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendiskusikan beragam persoalan negara dalam rangka momentum 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kami bakal mengusulkan waktu berkonsultasi dengan presiden, ketua MPR ya menyampaikan pandangan, pemikiran, dan obrolan dengan presiden tentang persoalan-persoalan negara," kata Muzani.
Dia menyebut rencana silaturahmi tersebut telah disepakati berbareng dalam rapat ketua MPR kemarin. "Tadi di rapat ketua kami, kami menyepakati untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden," ucapnya.