Pemerintah Lebanon telah merancang rencana tindakan untuk menghadapi kemungkinan eskalasi konflik dengan Israel, namun sayangnya bantuan dari organisasi internasional masih tertunda karena tekanan dari negara-negara Barat. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Lebanon, Mustafa Bayram dalam wawancara dengan Sputnik pada hari Kamis.

Bayram menegaskan bahwa jika terjadi konflik bersenjata, pasukan Israel tidak akan memiliki kemudahan dalam menghadapi Lebanon. “Keputusan mengenai perang atau perdamaian saat ini sepenuhnya berada di tangan Israel, namun Lebanon memiliki hak untuk membela diri,” ujarnya. “Kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya perang skala besar melawan Lebanon, namun Hizbullah siap untuk menghadapi pertempuran tersebut dan Israel tidak akan memiliki alasan untuk menyerang Lebanon tanpa alasan yang jelas,” tambahnya.

Situasi di perbatasan antara Israel dan Lebanon semakin tegang setelah dimulainya operasi militer Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Tentara Israel dan pejuang Hizbullah dari Lebanon hampir setiap hari saling menembaki posisi satu sama lain di sepanjang perbatasan.

Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Lebanon, sekitar 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Lebanon selatan akibat penembakan yang dilakukan oleh Israel. Sementara itu, Israel juga melaporkan bahwa sekitar 80.000 penduduk di wilayah utara negaranya mengalami situasi yang serupa.

Dalam menghadapi kondisi ini, Pemerintah Lebanon terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik guna menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Meskipun bantuan dari organisasi internasional belum datang, Lebanon tetap optimis dapat mengatasi tantangan ini dengan sumber daya yang ada.

Dengan adanya ketegangan di perbatasan, masyarakat di kedua negara harus tetap waspada dan menjaga keamanan diri masing-masing. Semoga kedua belah pihak dapat menemukan jalan damai untuk menyelesaikan konflik ini tanpa harus melibatkan pertempuran bersenjata.