Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menganggap bahwa daya beli masyarakat sedang menurun. Hal ini disebabkan oleh semakin tipisnya uang yang dimiliki untuk berbelanja. Ketua Umum APPBI, Alphonsus Widjaja, menyatakan bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang, masyarakat cenderung memilih barang dengan harga lebih murah. “Karena uang yang dipegang semakin sedikit, kelas menengah bawah lebih memilih untuk membeli barang dengan harga lebih terjangkau,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Alphonsus, penurunan daya beli masyarakat sudah terjadi sejak awal tahun dan semakin parah setelah Hari Raya Idulfitri 2024, terutama di luar Jawa. Kondisi keuangan yang menipis membuat masyarakat kelas menengah beralih ke barang impor karena harganya lebih murah. “Ini juga menjadi penyebab maraknya barang impor ilegal karena harganya sangat murah akibat penghindaran pajak,” jelasnya.

Alphonsus memperkirakan bahwa kondisi ini akan berlanjut hingga akhir tahun dan industri ritel diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan. Untuk mengatasi masalah ini, ia menekankan pentingnya campur tangan pemerintah. Salah satunya adalah menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut akan membebani masyarakat dan merugikan industri ritel.

“BPS mencatat bahwa Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi pada September 2024 mencapai 0,12 persen (mtm), yang merupakan yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tambahnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, APPBI telah melakukan berbagai langkah seperti memperkecil kemasan produk dan mengadakan program diskon besar-besaran seperti Jakarta Great Sale dan Indonesia Shopping Festival. Namun, upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya.

Alphonsus mendesak pemerintah untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini. Ia menyarankan agar rencana kenaikan PPN ditunda sementara waktu hingga kondisi ekonomi membaik. “Rencana kenaikan PPN bisa melemahkan daya beli masyarakat kelas menengah bawah, sehingga sebaiknya ditunda hingga situasi lebih stabil,” pungkasnya.

Dalam situasi sulit seperti ini, kerjasama antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan untuk mencari solusi yang tepat guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri ritel. Semoga dengan langkah-langkah yang diambil, kondisi ekonomi Indonesia dapat segera pulih dan masyarakat dapat kembali berbelanja dengan lebih nyaman.