Bayu Krisnamurthi, direktur utama Perum Bulog, menjelaskan bahwa ada biaya demurrage atau denda yang harus dihadapi jika terjadi keterlambatan dalam kegiatan bongkar muat beras impor di pelabuhan yang ditangani oleh PT Pelindo. Menurutnya, Bulog sedang menghitung total biaya demurrage yang perlu dibayar, termasuk melalui negosiasi dengan Pelindo, asuransi, dan pihak pengiriman. Meskipun demikian, Bayu memperkirakan bahwa biaya demurrage yang akan dibayar tidak akan melebihi 3 persen dari nilai produk yang diimpor.

Dalam beberapa situasi, demurrage memang tak bisa dihindari, dan menjadi bagian dari resiko pelayanan impor komoditas. Bayu memberikan contoh ketika pengiriman beras seharusnya lima hari, namun karena cuaca buruk, waktu pengiriman menjadi tujuh hari. Oleh karena itu, dalam mengelola risiko impor, biaya demurrage sudah dipertimbangkan sejak awal. Sebagai konsekuensi logis dari aktivitas ekspor dan impor, biaya demurrage atas keterlambatan bongkar muat beras harus diterima.

Meskipun biaya demurrage sudah dihitung sejak awal, Bulog tetap berupaya untuk meminimalisirnya. Bayu menekankan bahwa perusahaan selalu berusaha mengurangi biaya demurrage dan memasukkannya sebagai bagian dari biaya pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor.

Bulog telah diberi tugas untuk mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton sepanjang tahun 2024, dan hingga bulan Mei, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor beras dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri.

Namun, penugasan ini juga telah menimbulkan isu mark up. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dituduh melakukan mark up harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun. Selain itu, dugaan biaya demurrage atas keterlambatan bongkar muat beras impor juga dilaporkan merugikan negara sebesar Rp294,5 miliar. Arief Prasetyo Adi dari Bapanas dan Bayu Krisnamurthi sendiri telah dilaporkan ke KPK atas dugaan tersebut.

Bayu menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam kegiatan impor beras, Bulog tetap berkomitmen untuk memenuhi tugasnya dengan efisien dan transparan. Dalam situasi yang tidak terduga seperti keterlambatan bongkar muat, perusahaan selalu siap untuk mengelolanya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Dengan menghadapi berbagai permasalahan dan kritik, Bayu dan tim Bulog tetap fokus untuk mencapai target impor beras dan menjaga stabilitas harga di pasar. Kepercayaan publik dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas sebagai perusahaan pemasok beras nasional.