Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah memberikan insentif fiskal berupa pembebasan, pengurangan, dan kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada tahun 2024. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menjelaskan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keadilan dalam pengumpulan PBB-P2 dengan meningkatkan formula insentif pajak daerah yang sebelumnya diberikan kepada penduduk Jakarta agar lebih sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan pemberian pembebasan, pengurangan, dan keringanan pokok pajak dan/atau denda pajak, serta fasilitas angsuran atas pembayaran pajak yang terutang, dengan tujuan membantu mengurangi beban wajib pajak. Insentif fiskal ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan pada individu dan dunia usaha di Jakarta, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas di wilayah tersebut. Penyederhanaan proses pembayaran pajak dan pemberian keringanan finansial dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mendorong budaya pembayaran pajak yang bertanggung jawab di kalangan wajib pajak.

Insentif fiskal dan keringanan pajak telah dimanfaatkan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk merangsang kegiatan ekonomi, menarik investasi, dan mendukung dunia usaha selama masa-masa sulit. Dengan memberikan pengecualian, pengurangan, dan fasilitasi pembayaran pajak, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus DKI Jakarta, pemerintah daerah menyadari pentingnya mendukung wajib pajak dan dunia usaha, terutama setelah terjadinya gangguan ekonomi yang disebabkan oleh peristiwa global seperti pandemi COVID-19. Pengenalan insentif fiskal PBB-P2 pada tahun 2024 mencerminkan pendekatan proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan ketahanan perekonomian.

Penerapan insentif fiskal PBB-P2 di DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pemangku kepentingan di daerah. Pembayar pajak, khususnya pemilik rumah dan badan usaha, akan mendapatkan keuntungan dari pengurangan kewajiban pajak dan perbaikan jangka waktu pembayaran, sehingga memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan meringankan beban pembayaran pajak, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi prevalensi praktik penggelapan dan penghindaran pajak. Selain itu, pemberian insentif fiskal dapat meningkatkan belanja konsumen, merangsang investasi, dan memacu pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan publik.

Terlepas dari potensi manfaat insentif fiskal PBB-P2 di DKI Jakarta, terdapat juga potensi tantangan dan pertimbangan yang perlu diatasi. Salah satu kekhawatiran utama adalah dampak hilangnya pendapatan pajak akibat pengecualian dan pengurangan terhadap keuangan pemerintah dan alokasi anggaran. Pemerintah harus hati-hati menilai implikasi fiskal dari program insentif dan menerapkan langkah-langkah untuk menjamin keberlanjutan dana publik. Selain itu, efektivitas program insentif dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dan menargetkan wajib pajak yang paling rentan dan berhak harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian insentif perpajakan.

Penerapan insentif fiskal PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta merupakan langkah signifikan dalam mendukung wajib pajak, mendorong pemulihan ekonomi, dan memperkuat kebijakan fiskal daerah. Dengan memberikan pengecualian, pengurangan, dan fasilitasi pembayaran pajak, pemerintah bertujuan untuk meringankan beban keuangan individu dan dunia usaha, merangsang kegiatan ekonomi, dan menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk memantau pelaksanaan program insentif, mengatasi potensi tantangan, dan memastikan bahwa manfaat insentif fiskal dimaksimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan DKI Jakarta secara keseluruhan.