Wakil Ketua Dpr Apresasi Penurunan Biaya Haji 2025

Ilustrasi(Antara)

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI nan menurunkan biaya haji tahun 1146 H/2025 Masehi. Cucun mengatakan keputusan tersebut sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat di tengah geliat perekonomian nan lesu.

“Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat lantaran perekonomian nan sedang lesu,” kata Cucun.

Diketahui, pemerintah dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta. Dari jumlah itu, calon jamaah haji hanya perlu bayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

Komposisi BPIH itu terdiri atas biaya nan berasal dari nilai faedah pengelolaan finansial haji per jamaah rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 alias sebesar 38 persen dari rata-rata BPIH 2025. Lalu, Bipih rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 alias sebesar 62 persen dari BPIH Haji 2025

Biaya itu dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan, biaya akomodasi jamaah di Mekkah serta Madinah, dan biaya hidup saat haji.

Apabila dibandingkan dengan biaya haji tahun 2024, BPIH itu turun sebesar Rp4.000.027,21. Diketahui BPIH 2024 adalah sebesar Rp93.410.286 per jamaah. Sementara itu, Bipih 2025 mengalami penurunan sebesar Rp614.420,82 dari Bipih 2024 nan sebesar Rp56.046.171,60.

Lebih lanjut, Cucun mengingatkan pemerintah agar betul-betul menjaga pemenuhan hak-hak rakyat mengenai ibadah haji, terutama mengenai pokok keabsahan penyelenggaraan ibadah haji agar diperhatikan.

“Yang paling krusial mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas nan diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu kudu betul-betul punya tanggung jawab secara moral lantaran dia dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat," katanya.

Cucun juga berambisi pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. Namun, kata dia melanjutkan, dengan catatan agar tambahan kuota digunakan untuk haji reguler sehingga antrean tunggu haji dapat semakin berkurang.

Pimpinan DPR bagian kesejahteraan rakyat (kesra) nan salah satu lingkup tugasnya mengenai kepercayaan itu juga memastikan DPR bakal serius melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Cucun menegaskan perihal tersebut demi memastikan hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat terpenuhi dengan berkeadilan. (Ant/Z-11)