Usul Prabowo Kepala Daerah Dipilih Dprd, Dosen Ilmu Pemerintahan Unpad: Potensi Sentralisasi Kekuasaan, Suara Rakyat Dikendalikan

Universodelibros.com, Jakarta - Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini mengatakan soal wacara Presiden Prabowo Subianto kepala wilayah dipilih DPRD dapat menyebabkan sentralisasi kekuasaan. Ia menyebut, dengan pemilihan tidak langsung dapat memudahkan bunyi rakyat untuk dikendalikan oleh beberapa orang nan berkepentingan.

“Pemilihan oleh DPRD namanya kerakyatan tidak langsung, ” kata Dede melalui pesan WA pada Sabtu, 21 Desember 2024.

Dede menyebut tidak sepakat jika kepala wilayah dipilih DPRD. Ia mengatakan, jika tujuannya untuk efisiensi anggaran, maka kepala wilayah bisa ditunjuk langsung oleh presiden. “Kalau mau efisiensi anggaran, sudah saja gubernur ditunjuk presiden,” kata Dede.

Dede memaparkan kemungkinan suatu negara untuk melakukan pemilihan kepala wilayah oleh DPRD. Hanya saja, syaratnya berat, kata dia, personil DPRD terpilih kudu mempunyai integritas.

“Mungkin saja (untuk dilakukan) syaratnya berat, personil DPRD terpilih kudu punya integritas untuk memilih kepala daerah, anti politik duit dan anti transaksional dengan kepala wilayah nan bakal dipilih,” kata Dede.

Dede menyebut, negara kudu menyiapkan hukuman nan tegas jika pemilihan kepala wilayah dilakukan oleh DPRD. “Negara kudu menyiapkan hukuman tegas terhadap personil dprd nan menerima suap misalnya,” katanya.

Sementara, menurutnya di Indonesia sendiri belum bisa diterapkan kerakyatan tidak langsung seperti ini. Anggota DPRD belum mempunyai pandangan politik untuk kepentingan orang banyak.

“(Di Indonesia) belum bisa, lantaran kualitas personil DPRD nan belum mempunyai pandangan bahwa politik untuk memikirkan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi alias kelompok,” kata Dede.

Sebelumnya, Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala wilayah alias pilkada diselenggarakan lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias DPRD. Menurut Prabowo, opsi itu dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran nan dialokasikan. Anggaran sebesar itu menurutnya lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih personil DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” kata Presiden saat memberikan sambutan di HUT Ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024.

Hendrik Khoirul Muhid berkontribusi dalam penulisan tulisan ini