Belakangan ini, TikTok menjadi salah satu aplikasi yang sangat populer di kalangan pengguna smartphone. Dengan berbagai fitur menariknya, TikTok berhasil menarik perhatian banyak orang untuk membuat dan mengunggah video pendek. Namun, belakangan ini muncul kekhawatiran bahwa TikTok melanggar aturan dengan memperbolehkan transaksi dalam aplikasinya.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, angkat bicara terkait hal ini. Ia menyatakan bahwa TikTok melanggar aturan dengan memperbolehkan transaksi dalam aplikasinya tanpa memiliki izin yang sah. Menurutnya, hal ini dapat merugikan para pengusaha dan konsumen yang menggunakan platform tersebut.

Teten Masduki menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam aplikasi TikTok harus memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Izin ini diperlukan untuk melindungi konsumen dan mengatur transaksi yang dilakukan dalam platform tersebut.

TikTok sebelumnya telah dikenal sebagai aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengunggah video pendek dengan berbagai efek menarik. Namun, belakangan ini TikTok juga memperkenalkan fitur pembayaran dalam aplikasinya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembelian produk atau jasa langsung dari aplikasi TikTok.

Menurut Teten Masduki, kehadiran fitur pembayaran dalam TikTok merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 4 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap kegiatan perdagangan berjangka komoditi harus memiliki izin dari Bappebti.

Dalam pandangan Menkop Teten, TikTok seharusnya tidak memperbolehkan transaksi dalam aplikasinya tanpa memiliki izin yang sah. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi praktik bisnis yang tidak sehat dan merugikan para pengusaha dan konsumen.

Selain itu, Teten Masduki juga menyoroti masalah keamanan data pengguna dalam aplikasi TikTok. Ia menyatakan bahwa kehadiran fitur pembayaran dalam TikTok dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi pengguna.

Meskipun TikTok telah menyatakan bahwa mereka memiliki kebijakan privasi yang ketat dan berkomitmen untuk melindungi data pengguna, namun kekhawatiran terkait keamanan data tetap ada. Terlebih lagi, TikTok telah dituduh oleh beberapa negara sebagai aplikasi yang berpotensi mengumpulkan dan memanfaatkan data pengguna tanpa izin.

Untuk itu, Teten Masduki menekankan pentingnya bagi pemerintah dan regulator untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aplikasi seperti TikTok. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan pengusaha dan konsumen serta menjaga keamanan data pribadi pengguna.

Dalam penutup pernyataannya, Teten Masduki juga mengingatkan bahwa setiap aplikasi yang ingin memperbolehkan transaksi dalam platformnya harus mematuhi aturan yang berlaku. Izin dari regulator harus diperoleh agar transaksi yang dilakukan dalam aplikasi tersebut sah dan terjamin keamanannya.

Sebagai pengguna, kita juga perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi seperti TikTok. Pastikan untuk selalu membaca dan memahami kebijakan privasi serta ketentuan penggunaan sebelum melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut.

Sebagai kesimpulan, TikTok melanggar aturan dengan memperbolehkan transaksi dalam aplikasinya tanpa memiliki izin yang sah. Hal ini dapat merugikan pengusaha dan konsumen serta meningkatkan risiko kebocoran data pribadi pengguna. Oleh karena itu, pemerintah dan regulator perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap aplikasi seperti TikTok untuk melindungi kepentingan semua pihak.