Tanggapan Pdip Setelah Disindir Agar Jadi Oposisi Karena Kritik Ppn 12 Persen

Universodelibros.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan legislator Gerindra, Heri Gunawan, agar PDIP menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah lantaran mengkritisi kebijakan pajak pertambahan nilai alias PPN 12 persen. Heri menyebut PDIP bermain drama, dengan berpura-pura memihak masyarakat atas kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Sistem politik negara kita tidak mengenal oposisi. Check and balances itu antara pelaksana dengan legislatif," kata dia kepada Tempo pada Senin, 23 Desember 2024.

Gerindra mempermasalahkan sikap PDIP nan dinilai bagai lempar batu sembunyi tangan. Musababnya, PDIP menjadi salah satu fraksi di DPR nan mendukung hingga Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan. 

Bahkan, Gerindra menyebut PDIP sebagai inisiator kebijakan tersebut. Pun, panitia kerja untuk pembahasan RUU HPP diketuai oleh kader PDIP.

Namun, PDIP membantah menjadi inisiator UU tersebut. Dia menyatakan, inisiator UU HPP itu adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. "Komisi XI waktu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP," ujar Deddy. 

Oleh lantaran itu, dia menegaskan tudingan bahwa PDIP merupakan inisiator UU HPP adalah salah besar. Lebih salah lagi, kata dia, jika PDIP disebut kudu bertanggung jawab.  "Karena UU HPP itu adalah produk DPR RI secara kelembagaan. Saat itu, ada delapan fraksi nan menyetujui," kata Deddy. 

Sebelumnya, Heri Gunawan, mengatakan PDIP tak perlu bermain drama dengan berpura-pura memihak masyarakat atas kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia menyebut sikap PDIP nan berubah saat ini, bisa dipandang sebagai sikap oportunis nan memanfaatkan panggung demi pencitraan. 

“Sebaiknya PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi PDIP sudah mempunyai pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan SBY," katanya melalui keterangan tertulis pada Ahad, 22 Desember 2024.

Dengan demikian, kata dia, konfigurasi politik di parlemen bakal menjadi jelas, siapa nan pendukung pemerintah dan siapa oposisi. Dia menuturkan, kenaikan PPN 12 persen merupakan tanggung jawab PDIP, nan kala itu menjadi ketua pengesahan UU HPP.