Sejumlah Pernyataan Prabowo Mengundang Polemik, Soal Apa Saja?

Universodelibros.com, Jakarta - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa pekan terakhir soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), kepala wilayah kembali dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias DPRD, hingga bakal mengampuni koruptor menuai polemik. Sejumlah pihak setuju tetapi juga tidak sedikit nan tak sepaham.

Lantas kenapa pernyataan Presiden Prabowo ini menimbulkan pro dan kontra?

Prabowo pada awal Desember lampau mengatakan pemerintah pasti meningkatkan PPN 12 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan PPN perlu dilakukan lantaran rasio pajak di Indonesia rendah. Namun, sejumlah mahir ekonomi beranggapan kebijakan ini bakal berakibat negatif terhadap perekonomian rakyat.

Prabowo kembali menuai polemik pada pertengahan Desember. Ketua Umum Partai Gerindra ini membahas kemungkinan pemilihan kepala wilayah alias pilkada digelar lewat DPRD lagi, seperti Orde Baru. Tujuannya untuk menekan biaya. Sejumlah petinggi partai mendukung usulan ini. Tapi, beberapa menilai sistem ini sebagai kemunduran Demok.

Belum lama ini, pernyataan Prabowo lagi-lagi mengundang perdebatan. Prabowo menawarkan pemberian maaf kepada koruptor nan mengembalikan hasil korupsi. Langkah ini dinilai untuk mengembalikan aset negara. Di sisi lain, Prabowo justru berpotensi menyalahi aturan.

Tempo merangkum pro-kontra nan buntut pernyataan Presiden Prabowo dalam beberapa pekan terakhir:

1. Polemik Prabowo Pastikan kenaikan PPN 12 persen per Januari 2025

Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan PPN bakal dilaksanakan sesuai undang-undang ialah mulai Januari 2025. Namun, Prabowo menegaskan PPN 12 persen bakal bertindak untuk peralatan mewah. Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat sore, 6 Desember 2024.

“Selektif hanya untuk peralatan mewah, untuk rakyat nan lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut nan semestinya dipungut. Untuk membela, membantu rakyat mini ya,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan ini kondusif dan telah dirancang agar tidak membebani masyarakat. Rasio pajak Indonesia saat ini tercatat di nomor 10,4 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara lain nan mencapai 15 persen.

“Jadi Indonesia saat ini dengan (PPN) 11 persen, tax ratio kita tetap di 10,4. Ini bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan nan kudu kita lakukan,” kata Sri Mulyani saat konvensi pers membahas paket kebijakan ekonomi di instansi Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Senin, 16 Desember 2024.

Menteri Keuangan itu membandingkan dengan Brasil nan menetapkan tarif PPN sebesar 17 persen dan mempunyai rasio pajak 24,67 persen, serta Afrika Selatan dengan tarif PPN 15 persen dan rasio pajak mencapai 21,4 persen.

Negara lain nan menjadi pembanding adalah India dengan tarif PPN 18 persen dan rasio pajak sebesar 17,3 persen, serta Turki nan menetapkan PPN 20 persen dengan rasio pajak 16 persen. Di area Asia Tenggara, Filipina mempunyai rasio pajak 15,6 persen dengan tarif PPN 12 persen.

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengatakan kenaikan PPN bakal menggerus konsumsi masyarakat sehingga memperlambat ekonomi. Terlebih, kenaikan PPN datang di tengah kondisi ekonomi RI nan tengah melambat.

“Kalau situasi perlambatan ekonomi terjadi, kemudian ditambah lagi dengan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan PPN, ya, otomatis secara umum kelak bakal menggerus pada konsumsi,” kata Eko dalam obrolan publik nan berjalan secara daring pada Senin, 18 November 2024.

Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus, juga mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN bakal berakibat pada kenaikan biaya produksi. Alurnya dimulai dari sektor industri nan membeli bahan baku untuk diolah menjadi bahan separuh jadi. Kemudian bahan separuh jadi itu kembali dibeli oleh industri dengan PPN.

2. Pro kontra Prabowo usul Kepala Daerah Dipilih DPRD lagi

Presiden Prabowo menyinggung kesempatan perubahan sistem pemilihan kepala wilayah dipilih DPRD saat pidato seremoni ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah nan menang pun saya lihat lesu, apalagi nan kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat seremoni ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.

Prabowo mengatakan jika Pilkada cukup dilakukan oleh DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain nan lebih mendesak. Ia juga menyinggung soal efisiensi jika kepala wilayah dipilih DPRD. Sebab, selain tidak royal anggaran, perihal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan.

 “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih personil DPRD, ya sudah, DPRD itulah nan memilih gubernur, walikota,” kata Prabowo.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemikiran tentang pemilihan kepala wilayah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibahas di internal partainya. Pihaknya setuju wacana ini diwujudkan sebagai sistem pilkada mendatang.

“Kalau Presiden nan memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya bakal lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik nan ada,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Dia menuturkan PAN secara umum mendukung pemilihan kepala wilayah nan lebih sederhana, apalagi sudah pernah diterapkan. Dia mengatakan hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala wilayah nan ada saat ini. Mereka nan dipilih melalui DPRD banyak juga nan berprestasi. Bahkan banyak nan legendaris dan tetap dikenang sampai sekarang.

“Soal keahlian kepala daerah, tidak diukur dari sistem pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat,” kata dia.

Dukungan juga datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu mengatakan usulan Prabowo layak didiskusikan lebih lanjut guna memperbaiki sistem kerakyatan di Indonesia.

“Pak Prabowo menyampaikan bahwa nan menang sakit kepala, nan kalah lebih-lebih sakit kepala. Kalau kerakyatan seperti ini, bakal sangat berbiaya tinggi,” kata laki-laki nan berkawan disapa Cak Imin itu saat ditemui usai aktivitas Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Gus Dur di kompleks MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam.

Di sjsi lain,Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini mengatakan usulan Prabowo jika direalisasikan dapat menyebabkan sentralisasi kekuasaan. Ia menyebut, dengan pemilihan tidak langsung dapat memudahkan bunyi rakyat untuk dikendalikan oleh beberapa orang nan berkepentingan.

“Pemilihan oleh DPRD namanya kerakyatan tidak langsung, ” kata Dede melalui pesan WA pada Sabtu, 21 Desember 2024.

Dede menyebut pihaknya tidak sepakat jika kepala wilayah dipilih DPRD. Ia mengatakan, jika tujuannya untuk efisiensi anggaran, maka kepala wilayah bisa ditunjuk langsung oleh presiden. “Kalau mau efisiensi anggaran, sudah saja gubernur ditunjuk presiden,” kata Dede.

3. Kontroversi Pernyataan Prabowo Maafkan koruptor

Presiden Prabowo mengatakan bakal memberikan kesempatan kepada koruptor untuk tobat. Prabowo memberikan kesempatan para koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya. Hal ini disampaikannya di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat.

“Saya Minggu ini dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hey para koruptor alias nan pernah mencuri, jika kembalikan nan kau curi bakal saya maafkan,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 19 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo perihal kesempatan bagi koruptor untuk bertaubat dan menyerahkan duit hasil korupsinya. Menurut dia, maksud pernyataan Presiden Prabowo adalah untuk pengembalian kerugian negara.

“Maksud beliau pastinya berasosiasi dengan asset recovery (pemulihan aset). Tujuan utama pemberantasan korupsi pada akhirnya adalah memaksimalkan asset recovery, pengembalian kerugian finansial negara,” ujar Habiburokhman di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 19 Desember 2024.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid terang-terangan memberikan apresiasi kepada Prabowo. Zainut menyebut langkah Prabowo adalah terobosan norma nan berani dan simpatik. Walaupun demikian, MUI tetap mengingatkan langkah nan diambil berdasar dan sesuai dengan norma nan berlaku.

Sementara itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, tindakan Prabowo sangat berisiko dan bertentangan dengan Undang-undang (UU). Tindakan itu melanggar dua asas pemerintahan ialah akuntabilitas dan transparansi. Dari segi akuntabilitas, tidak bisa dipastikan tanggung jawabnya lantaran tidak ada nan melapor.

“Kalau bertentangan dengan UU mudah dibuat UU baru. Tapi itu tadi transparansi dan akuntabilitas. Engga menjamin orang mengaku korupsi,” kata mantan calon wakil presiden ini di Kantor MMD Initiative, Jakarta Pusat pada Jumat, 20 Desember 2024.

Mahfud mengatakan, tindakan Prabowo justru membikin koruptor tidak jera. Prabowo lebih baik melakukan tindakan tegas terhadap ‘backing’ kasus korupsi. Apalagi, Prabowo sudah mewanti-wanti pejabat tidak menjadi backing kasus.

Linda Lestari, Nandito Putra, Sapto Yunus, Daniel A. Fajri, Nabiila Azzahra, Natau Lasniroha Sinaga, Hendrik Yaputra, dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.