Universodelibros.com, Jakarta - Hasto Kristiyanto sampai malam ini dipastikan tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias Sekjen PDIP. "Saya datang ke DPP menemui Mas Hasto dan sampai saat ini tetap menjabat sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan tetap menjalankan tugas-tugas harian sebagai Sekjen Partai," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah lewat pesan singkat kepada Tempo pada Selasa, 24 Desember 2024.
Said mengatakan, kewenangan memberhentikan alias tidak memberhentikan pengurus DPP ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai mandataris kongres partai.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus nan berangkaian dengan Harun Masiku. Said mengatakan, soal penetapan tersangka itu, partai menghormati keputusan KPK.
Ia pun mengatakan sebagai kolega ikut merasa prihatin dan merasakan suasana kebatinan Hasto. "Saya tentu ikut mendoakan agar Mas Hasto dikuatkan pikiran dan hatinya. Namun beliau juga sebagai penduduk negara mempunyai kewenangan hukum," ujar Said.
Adapun Hasto menurut info nan diterima Tempo sudah sejak pagi hari berada di kantornya. Hingga pukul 19.00 WIB tadi, Hasto tetap belum terlihat meninggalkan kantornya.
Pascapenetapan Hasto sebagai tersangka, instansi DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat terlihat ramai. Sejumlah mobil tampak keluar-masuk gedung. Said Abdullah adalah salah satu nan terlihat memasuki instansi DPP PDIP. Begitu juga politikus PDIP lainnya yaitu, Deddy Sitorus.
Sebelumnya KPK dalam konvensi pers nan digelar Selasa, menyebut bahwa Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum alias KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Hasto mempunyai peran vital dalam kasus suap tersebut hingga membantu pelarian Harun Masiku. Harun adalah kader PDIP nan juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Ia sekarang tetap menjadi buronan.
Berdasarkan investigasi KPK, menurut Setyo, Hasto berkedudukan mulai dari menyediakan duit suap. KPK menemukan sumber duit suap tersebut dari Hasto. "Uang suap sebagian dari HK, itu dari hasil nan sudah kami dapatkan saat ini," kata Setyo.
Adapun di interal PDIP sejak Juni 2024 lampau sudah beredar berita adanya upaya untuk menggeser Hasto dari bangku Sekjen PDIP. Dilansir dari Majalah Tempo jenis 24 Juni 2024, Anggota DPR dari PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan ada dugaan upaya penggantian sekretaris jenderal lantaran Hasto dianggap menghalangi komunikasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Sikap kritis kepada Jokowi dan keluarganya diduga juga membikin Hasto kembali terjerat dalam pemeriksaan untuk mengungkap kasus Harun Masiku. Dalam internal PDIP, buahpikiran mengganti sekretaris jenderal juga menguak. Deddy Sitorus meletakkan kecurigaan adanya upaya menempatkan perwakilan Istana menjadi pengganti Hasto.
Berdasarkan temuan Tempo, sejumlah politikus PDIP menyebut tiga nama nan digadang-gadang berkesempatan untuk menggantikan Hasto, ialah Politikus PDIP Andi Wijayanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto.
Adapun Hasto saat itu mengaku pernah mau mundur dari jabatannya pada 2023, namun ditolak Megawati.