Respons Pkb Dan Pks Ihwal Penurunan Biaya Haji 2025

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji alias BPIH pada 2025 sebesar Rp 89,4 juta pada Senin, 6 Januari 2025. Besaran biaya haji itu bakal menggunakan proporsi pembiayaan 62 persen biaya ditanggung jemaah calon haji dan 38 persen ditanggung pemerintah.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengatakan besaran BPIH pada 2025 ini turun sebesar Rp 4 juta dari BPIH 2024 nan sebesar Rp 93,4 juta.

Penurunan biaya haji itu mendapatkan tanggapan dari beragam kalangan, termasuk dari partai politik pendukung Pemerintahan Prabowo Subianto.

PKB: Minta Pemerintah Tak Turunkan Kualitas Pelayanan

Adapun Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hasanuddin Wahid meminta pemerintah tidak menurunkan kualitas pelayanan haji 2025 setelah penurunan biaya ibadah haji 2025.

“Ya, saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam perihal ini pemerintah saya lihat berkomitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” ucap Hasanuddin, nan kerap disapa Cak Udin, dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan bakal terus mengawasi penyelenggaraan haji nan dilaksanakan tahun ini. Dia mengatakan corak pengawasan itu juga melibatkan masyarakat nan ikut dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2025.

“Biaya haji turun it's okay, tapi kualitas pelayanan enggak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti bakal mengawal penyelenggaraan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata dia.

Dia berambisi pemerintah bisa memperbaiki keahlian dan kualitas pelayanan haji nan bakal terselenggara tahun ini. Sebab, kata dia, pada penyelenggaraan haji pada tahun lampau mempunyai segala persoalan nan kudu dievaluasi oleh pemerintah.

Penyediaan kuota tambahan, misalnya, nan menjadi persoalan utama penyelenggaraan haji pada tahun sebelumnya terhambat. “Di masa haji sebelumnya, kami memandang banyak problem, mulai dari pemondokan nan terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi nan sering telat,” ujarnya.

Dia berambisi pemerintah saat ini dapat menjadikan persoalan sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Sehingga, penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini dapat melangkah optimal seiring dengan pelayanannya.

“Nah saya berambisi betul problem itu menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” tuturnya.

PKS: Penurunan Biaya Haji Jangan Ganggu Kualitas Pelayanan

Partai Keadilan Sejahtera alias PKS menyambut positif keputusan DPR dan pemerintah nan menyetujui penurunan biaya haji 2025. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan penurunan biaya ibadah haji diharapkan tak mengurangi kualitas pelayanan nan bakal diberikan pada jemaah nantinya.

“Harus dipastikan jemaah memperoleh pelayanan terbaik, kudu bergengsi layanannya,” kata Aboe dalam keterangan tertulis nan diperoleh Tempo pada Rabu, 8 Januari 2025.

Hal serupa juga disampaikan personil Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid. Dia menyatakan setiap tahun Fraksi PKS di Panja Haji komisi nan antara lain membidangi kepercayaan itu berkomitmen memperjuangkan penurunan biaya haji.

Hidayat mengatakan penurunan biaya haji 2025 memang tidak terjadi signifikan di tengah situasi ekonomi masyarakat nan sulit, serta nilai tukar dolar Amerika Serikat nan cukup tinggi terhadap rupiah. “Akan tetapi, penurunan biaya ibadah haji kudu tetap diapresiasi,” ujarnya.

Hidayat mengatakan, Panja Haji dari Fraksi PKS dan Komisi bagian Agama DPR bakal berupaya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam perihal pelayanan bagi jemaah. Dia menyebut Panja Haji PKS tidak mau penurunan biaya ibadah haji malah menurunkan standar pelayanan nan diberikan kepada jemaah.

Menurut dia, pelayanan utama kudu tetap diperoleh jemaah saat melaksanakan ibadah haji mendatang. “Tidak boleh ada penurunan dalam pelayanan, apa pun itu,” ujarnya.

M. Raihan Muzzaki, Andi Adam Faturahman, dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Soal Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto, Politikus PDIP Pertanyakan Barang nan Dicari KPK