Rencana Layanan Transjakarta Koridor 1 Dihapus, Politikus Pdip Usul Dana Pso Dialihkan Untuk Tekan Tarif Mrt

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Universodelibros.com, Jakarta - Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyarankan agar biaya public service obligation alias PSO pada jasa Transjakarta Koridor 1 dialihkan untuk menyubsidi tarif MRT.

“Besarnya subsidi tiket menjadi tunggal ke MRT dan subsidi nan terus naik dapat dikurangi,” kata Gilbert dalam keterangannya Senin 23 Desember 2024.

Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini

Mantan personil DPRD DKJ itu mengatakan biaya PSO nan semula diberikan untuk jasa Transjakarta dan MRT dapat dikhususkan untuk Ratangga Fase 2A. Ia mengatakan penumpang MRT nan menaiki moda transportasi itu di jalur Lebak Bulus-Kota dapat diberikan tarif nan setara dengan Transjakarta Koridor 1. 

“Penumpang naik-turun dengan jalur Transjakarta nan dihapus, bikin saja tarif tiketnya di MRT seharga Transjakarta,” ujar Gilbert.

Atas usulannya itu, Gilbert juga menyetujui wacana pemerintah provinsi alias Pemprov Daerah Khusus Jakarta untuk menghapus Koridor 1 Blok M-Kota menyusul pembangunan MRT Fase 2A. Alasannya, dia menilai biaya nan digelontorkan untuk PSO terus menjulang.

“Saat ini subsidi/PSO sudah di atas Rp3 triliun per tahun,” ujar dia. 

Selain untuk menyubsidi tarif MRT, Gilbert mengusulkan subsidi Koridor 1 dapat digunakan untuk pemerataan transportasi umum di daerah-daerah dan pembangunan rumah susun di area kumuh. 

“Bisa dialihkan dengan menambah jalur busway ke wilayah lain untuk pemerataan,” tuturnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta Syafrin Liputo mengatakan jasa Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota bakal mengalami penyesuaian rute alias rerouting. Penyesuaian rute tersebut dilakukan lantaran Koridor 1 Transjakarta bersenggolan 100 persen dengan MRT Fase 2A.

“Ketika MRT Fase 2A selesai dan beraksi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, jasa Transjakarta nan berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, bakal di-reroute,” kata Syafrin dalam keterangan resmi pada Sabtu, 21 Desember 2024.

Adapun pertimbangan pengelolaan subsidi transportasi umum seperti public service obligation alias PSO menjadi argumen Dishub untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap rute itu. “Jakarta mempunyai rencana induk transportasi nan mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi,” ujar dia. 

Syafrin mengatakan Dishub juga bakal mengevaluasi tarif MRT nan dianggap mahal oleh sebagian masyarakat untuk memastikan keterjangkauan. “Kami bakal melakukan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau dan mendukung integrasi transportasi massal di Jakarta,” kata dia.

Ia berkilah penyesuaian rute tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi publik nan efisien, terintegrasi, dan memberikan faedah maksimal bagi masyarakat. 

“Kami pastikan tidak ada akomodasi nan menjadi mubazir. Semua rute dan halte bakal tetap dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung mobilitas penduduk Jakarta,” imbuhnya.

Adapun proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 membentang sepanjang 11,8 kilometer dari area Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 tersebut melanjutkan koridor utara-selatan fase 1 nan telah beraksi sejak 2019 lalu, ialah dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI.

Dengan fase 2, total panjang jalur utara-selatan bertambah menjadi 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. Sementara jarak antarstasiun sekitar 0,6-1 kilometer dengan sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (CBTC) dan sistem operasi otomatis tingkat 2.

Situs jakartamrt.co.id menyebut fase 2 ini terdiri atas dua tahap, ialah fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun bawah tanah ialah Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota dengan total panjang jalur 5,8 kilometer.