Universodelibros.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan belum ada pembicaraan mengenai pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) pascapenetapannya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK.
"Kami belum bicara perihal itu," kata Puan seusai HUT ke-52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan mengatakan Hasto bakal mengikuti proses norma sebagai penduduk negara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menekankan nan paling krusial tetap kudu ada asas prasangka tak bersalah.
"Ya, kita lihat dulu apa nan bakal terjadi. Kita prasangka tak bersalah dulu," kata Puan.
Hasto menjadi tersangka tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam penetapan pergantian antarwaktu (PAW) personil DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Sekjen PDIP ini juga dijerat kasus dugaan perintangan investigasi alias obstruction of justice seputar penanganan perkara ini.
Kubu Hasto menepis segala tuduhan terhadapnya. Sejumlah elite PDIP beberapa kali menyuarakan ada upaya politisasi norma di kembali penetapan tersangka Hasto oleh KPK.
"Kasus ini bermuatan politik, kriminalisasi. Saya siap menghadapi angin besar dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Kalau akhirnya ada kriminalisasi dan saya dianggap bersalah, lampau dianggap merugikan negara padahal tak ada kerugian negara,” kata Hasto dalam wawancara unik nan dimuat dalam Majalah Tempo jenis 5 Januari 2025.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak gamblang menyebut waktu pemanggilan tersebut. "Tunggu saja," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025. Menurut info dari seorang pejabat KPK nan mengetahui perkara ini, Hasto bakal diperiksa pada Senin, 13 Januari mendatang.
Pemeriksaan tersebut semestinya dilakukan pada Senin lalu, tapi Hasto meminta penjadwalan ulang lantaran ada aktivitas hari ulang tahun PDIP.
Namun Hasto mengaku bakal menghadiri pemeriksaan KPK nan dijadwalkan pada Senin pekan depan. "Sebagai penduduk negara nan alim hukum, saya bakal memenuhi pemanggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan," kata Hasto dalam konvensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Januari 2025.