Presiden Minta Kpk Awasi Penyelenggaraan Haji 2025

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan haji 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat guna memastikan kewenangan jemaah haji tidak terabaikan.

Menurut Dasco, Presiden memberikan perhatian unik agar KPK mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) dalam penyelenggaraan haji. Hal ini bermaksud untuk mencegah potensi manipulasi nan merugikan jemaah haji.

“Kita kudu lebih waspada terhadap temuan-temuan Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya, nan mengungkap adanya manipulasi slot jemaah. Hal ini menyebabkan mereka nan berkuasa berangkat justru tidak mendapatkan haknya secara penuh,” ujar Dasco dalam rapat dengan komisi VIII DPR RI, Selasa (7/1).

Selain itu, Dasco juga menyampaikan apresiasi Presiden terhadap keahlian Panitia Kerja alias Panja Haji 2025 nan sukses menurunkan biaya haji di tengah tantangan ekonomi, termasuk perubahan kurs rupiah terhadap dolar.

“Ini menjadi bukti bahwa kerja-kerja DPR, terutama melalui pansus, berfaedah dalam mengevaluasi penyelenggaraan haji,” ujarnya.

Peningkatan pengawasan ini diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan haji 2025 melangkah transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa cemas haknya dirugikan. (Z-9)