Pramono Soal Wacana Prabowo Gelar Retreat Untuk Kepala Daerah: Saya Akan Ikut

Universodelibros.com, Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bakal mengikuti pembekalan berbareng seluruh kepala wilayah terpilih di Akademi Militer alias Akmil Magelang. Wacana mengumpulkan seluruh kepala wilayah terpilih di Pilkada 2024 ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau memang diinikan oleh presiden, tentunya saya bakal ikut," katanya ketika ditemui usai menghadiri seremoni Natal dan Tahun Baru di GPIB Immanuel, Jakarta pada Jumat malam, 10 Januari 2025.

Agenda pembekalan ini ditujukan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pramono mengatakan wacana retreat seluruh kepala wilayah terpilih ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Pokoknya apa nan diatur oleh pemerintah pusat, pasti saya ikut," ucapnya.

Pada "Retreat Kabinet Merah Putih" di Magelang, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan unik dan staf unik presiden mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi krusial soal pencegahan korupsi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala wilayah terpilih untuk mengikuti retreat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, retreat untuk kepala wilayah bakal menyerupai retreat kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Magelang pada 24 - 27 Oktober 2024 lalu.

"Seluruh kepala wilayah bakal dikumpulkan agar kita mempunyai persepsi nan sama terhadap masalah-masalah nan dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Menurut Yusril, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah wilayah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat.

Namun, agenda retreat itu berjuntai dengan agenda pelantikan kepala wilayah terpilih. Karena itu, pemerintah saat ini sedang membahas agenda pelantikan kepala wilayah terpilih nan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah berencana melantik kepala wilayah nan tidak ada sengketa lebih dahulu. Bagi kepala wilayah terpilih dan tetap bersengketa, Yusril mengatakan, pemerintah menunggu putusan MK.

"Pemerintah berambisi agar mudah-mudahan smooth ya, sengketa jalan terus saja di Mahkamah Konstitusi," kata Yusril.

Yusril mengatakan, ada dua putusan MK nan bisa jadi pertimbangan untuk melakukan pelantikan lebih dahulu. Yusril tidak menjelaskan nomor putusan MK itu. 

Yusril hanya menjelaskan, putusan itu tetap memerlukan penjelasan dari MK. Mengenai perihal itu, pemerintah juga bakal membicarakannya dengan DPR. 

"Pemerintah juga bakal membicarakan perihal itu dengan DPR nantinya," kata Yusril.