3 minggu yang lalu
Universodelibros.com, Jakarta - Genap dua bulan menjabat sebagai kepala negara per 20 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian dengan sederet pernyataan kontroversial. Ketua Umum Partai Gerindra itu menuai kontra lantaran pernyataannya dinilai tidak propopulis alias tak berpihak pada rakyat.
Mulai dari memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN 12 persen per Januari 2025, usul agar kepala wilayah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lagi seperti era sebelum Reformasi, hingga bakal mengampuni koruptor nan bertobat alias mengembalikan duit hasil korupsi.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
Berikut sederet pernyataan kontroversial Presiden Prabowo nan tak propopulis dalam beberapa pekan terakhir:
1. Pastikan kenaikan PPN per Januari 2025
Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan PPN bakal dilaksanakan sesuai undang-undang ialah mulai Januari 2025. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat sore, 6 Desember 2024. Namun, dia menegaskan PPN 12 persen bakal bertindak dengan pengecualian.
“Selektif hanya untuk peralatan mewah, untuk rakyat nan lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut nan semestinya dipungut. Untuk membela, membantu rakyat mini ya,” katanya. “Jadi jika pun naik itu hanya untuk peralatan mewah.”
2. Usul kepala wilayah dipilih lewat DPRD lagi
Presiden Prabowo juga menyinggung kesempatan perubahan sistem pemilihan kepala wilayah dipilih oleh DPRD. Hal itu diutarakannya dalam pidato saat seremoni ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024. Dia mengatakan, dengan sistem pemilihan langsung, pilkada menelan biaya mahal.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah nan menang pun saya lihat lesu, apalagi nan kalah,” kata Prabowo
Prabowo mengatakan jika pilkada dipilih DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah. Anggaran tersebut, ujar dia, bisa dialihkan untuk kepentingan lain nan lebih mendesak. Ia juga menyinggung soal efisiensi jika kepala wilayah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak royal anggaran, perihal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih personil DPRD, ya sudah, DPRD itulah nan memilih gubernur, wali kota,” kata Prabowo.
3. Akan maafkan koruptor nan bertobat
Teranyar, Prabowo mengatakan bakal memberikan kesempatan kepada koruptor untuk tobat mengembalikan hasil curiannya. Hal ini dikatakannya saat menyampaikan pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember 2024 waktu setempat.
“Saya Minggu ini dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hey para koruptor alias nan pernah mencuri, jika kembalikan nan kau curi bakal saya maafkan,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 19 Desember 2024.
Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan bakal mengampuni para koruptor jika mengembalikan hasil rampasan duit rakyat. Prabowo bakal membuka ruang agar para koruptor mengembalikan hasil rampasan tanpa diketahui masyarakat.
“Nanti kami beri kesempatan dikembalian korupsinya agar enggak ketahuan,” kata Prabowo.
Hendrik Yaputra, Daniel A. Fajri dan Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·