Penggunaan Air Tanah Dalam Perlahan-lahan Akan Membuat Jakarta Tenggelam

(MI/DESPIAN)

PENGAMAT lingkungan, Firdaus Ali mengatakan bahwa air adalah perihal nan menyangkut rencana hidup kita bersama. Tidak saja makhluk hidup, tapi makhluk tidak hidup juga memerlukan air. Untuk itu, air merupakan perihal nan melekat dengan kehidupan manusia. 

“Ketika kita bicara air kita bicara tentang diri kita, organisasi kita, kota kita dan juga negeri ini. Kita sedang ada dalam titik krisis suasana dan air. Kelebihan nan tidak bisa kita kelola akhirnya jadi musibah dan kekurangan nan sepanjang waktu nan tidak bisa kita penuhi itu adalah air. Terutama ketika bicara di Jakarta kesiapan air bersih menjadi krusial,” ungkapnya dalam perbincangan publik berjudul Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Air Minum di Jakarta, Senin (23/12). 

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa dia merupakan orang pertama sejak 2008 nan mengatakan Jakarta bakal tenggelam. Pasalnya, tidak ada kota di bumi dengan laju turun muka tanah tertinggi selain Jakarta. 

“Karena laju turun permukaan tanahnya sigap sekali, air laut pelan-pelan 5-6 milimeter per tahun naik. Saya apalagi pernah membikin karikatur pada 2045 pinggir laut Jakarta itu bakal ada di Monas. Saking saya gemesnya. Tujuan saya bukan menakut-nakuti tapi kemungkinan itu bisa terjadi,” tegas Ali. 

“Kemarin 16 Desember 2024 air pasang itu plus 2,85 meter di atas min c level Tanjung Priok. Padahal tanggul kita rata-rata hanya 2,2 meter sampai 2,5 meter. Jadi Jakarta tetap bakal kena banjir sampai kapan pun selama tanggul tidak dinaikkan,” sambungnya. 

Ali menekankan bahwa salah satu aspek turunnya permukaan tanah di Jakarta hang sigap disebabkan oleh air minum nan selama ini dipakai, baik itu di gedung perkantoran alias apartemen, menggunakan air tanah dalam. 

“Kalau itu diambil secara masif dan tidak diisikan kembali, otomatis tanahnya bakal turun terus ke bawah. Kita bakal tenggelam di 2050 nanti. Makanya saya senang PAM Jaya ini bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan seluruh Jakarta. Jadi sebetulnya boleh mengambil air tanah dalam tapi diisikan kembali. Di banyak negara juga aturannya seperti itu. Tapi di Jakarta tidak,” ujar Ali. 

Di tempat nan sama, Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, Anang Muchlis penyaluran air PDAM di Jakarta saat ini tetap menjadi tentangan, khususnya mengenai dengan pemeliharaan pipa nan usianya sudah tidak layak pakai. 

“Banyak pipa besar di Jakarta ini nan usia fungsinya sudah selesai. Sehingga memang dibutuhkan penggantian. Tapi memang untuk mengganti pipa ini dibutuhkan investasi nan cukup besar sekali dan ini menjadi persoalan sendiri untuk penyelenggaraan air minum di Jakarta. Namun ini tidak terjadi di Jakarta saja. Hampir semua wilayah di Indonesia kondisi pipanya seperti ini,” ucap Anang. 

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai akses air minum aman, dapat dilakukan melalui rencana pengamanan air minum alias air PAM nan meliputi perencanaan, penyusunan, pengecekan dan pengkajian, diperlukan percepatan penyusunan air PAM sebagai upaya pengamanan suplai air minum, mulai dari sumber hingga ke konsumen nan dilakukan oleh beragam pihak secara terpadu dengan menggunakan manajemen kajian akibat untuk menjamin air minum nan disuplai kondusif dikonsumsi bagi konsumen dari segi kualitas alias kesehatan. 

Pendekatan penerapan air PAM dilakukan berbasis sistem sehingga identifikasi akibat dilakukan dari hulu ke hilir di mana setiap akibat dan pengendaliannya bisa diidentifikasi dan divalidasi. Penyusunan arsip air PAM diselenggarakan oleh penyelenggara air PAM baik BUMD, BLUD, UPTD mau pun golongan masyarakat.

“Jadi memang air PAM ini sangat krusial disusun dan dimiliki oleh semua penyelenggara air minum di Indonesia. Beberapa wilayah saya menyebut Kota Malang dan Kabupaten Malang, di mana Kota Malang mengambil air baku dari Kabupaten Malang, namun ada bentrok nan mengakibatkan pengambilan air baku itu tidak perbolehkan dan disetop. Namun lantaran Kota Malang sudah mempunyai air PAM dan diaplikasikan, sehingga adanya penghentian air baku tidak sampai menghentikan pendistribusian air minum kepada masyarakat,” tuturnya. 

Di lain pihak, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan kenaikan tarif PDAM di Jakarta kudu dilakukan lantaran sudah sekitar 17 tahun tarif ini tidak pernah berubah. “Jadi tidak mungkin semua peralatan naik tapi tarif air tidak. Maka dari itu kudu segera diputuskan. Kalau tidak mau ada kenaikan tarif pemerintah kudu berikan subsidi agar ada pembangunan prasarana baik itu pipa dan segala macamnya agar kualitas air di seluruh Jakarta itu menjadi baik. Pipa ini kan menjadi persoalannya. Jadi kenaikan tarif ini menjadi keharusan lantaran jika tidak kualitas air tidak bakal pernah baik,” kata dia. 

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menambahkan, pada dasarnya pengaturan tarif publik kudu memperhatikan keahlian daya beli masyarakat khususnya pengguna PDAM seperti apa, sehingga formulasi dan struktur tarifnya menyesuaikan perihal tersebut. 

“Kalau dari info survei YLKI kan 44% pengguna PDAM pemakaiannya Rp100 ribu sampai Rp250 ribu. Ini menurut saya struktur tarifnya kudu lebih berpihak pada golongan tersebut kenaikannya. Tapi masyarakat juga kudu mulai pandai dalam mengalokasikan pendapatannya. Jangan sampai untuk baik tarif ini untuk air nan begitu krusial dan vital menolak, tapi pengeluaran nan tidak perlu di rumah tangga malah tinggi. Misalnya konsumsi rokok, gula dan sebagainya. Ini kudu ada reposisi dalam pengeluaran,” ujar Tulus. 

Namun demikian, menurutnya aspek pelayanan juga kudu diperhatikan. Pasalnya dari survei YLKI, dari skor 0-50 mengenai pelayanan, belum ada nan menyentuh 50 dan ini menjadi tugas PAM Jaya agar meningkatkan kepuasan pelanggan.

“Kemudian gambaran saya Jakarta ini kudu 100% dipasok dengan air PDAM agar masyarakat tidak menguras air tanah sedemikian rupa. Kita tahu kan air tanah digerus terus tapi ruang terbuka hijaunya semakin tipis lantaran ada pembangunan gedung dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat rawan untuk kondisi tanah di Jakarta,” jelasnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan bahwa ketika air PAM masuk ke wilayah masyarakat di penyambungan baru, bakal melakukan penghematan ekonomi nan luar biasa. 

“Kalau beli galonan air apalagi di area pesisir pantai, biaya beli air bisa Rp400 ribu sampai Rp1 juta sebulan. Kalau air PAM masuk ke sana hanya Rp50 ribu per bulan. Tapi untuk nyampai ke sana perlu pipa dan ini nan kita perlukan. Untuk menyambungkan 1.092.000 memerlukan biaya nan tidak sedikit alias Rp24 triliun sepanjang 70 ribu km,” urai Arief. 

Padahal, pihaknya sudah menerima Peraturan Gubernur untuk melakukan penyesuaian tarif PDAM dan harusnya sudah bertindak sejak Oktober 2024. “Tapi kami terus lakukan sosialisasi terlebih dulu sampai ke konsumen agar tidak terjadi keberatan. Ini semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat nan belum kebagian air lantaran wilayah Barat-Utara Jakarta airnya semuanya asin,” tandasnya. (S-1)