Pemprov Dki  berdalih Tidak Hapus Koridor 1 Transjakarta, Hanya Rerouting

Sejumlah penumpang bersiap menaiki bus Transjakarta non BRT di Terminal Pulo Gadung, Jakarta, Senin (18/11/2024).(ANTARA FOTO/Idlan Dziqri Mahmudi/fzn/foc)

KEPALA Dinas Perhubungan (dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan tidak menghapus jasa Transjakarta setelah pembangunan moda raya terpadu alias MRT Fase 2A selesai.  Ia berkilah hanya bakal ada penyesuaian rute alias rerouting untuk memastikan efisiensi dan integrasi jasa transportasi publik. 
 
“Jakarta mempunyai rencana induk transportasi nan mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk Dana Public Service Obligation (PSO). Oleh lantaran itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beraksi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, jasa Transjakarta nan berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, bakal di-reroute. Ini tidak berfaedah jasa dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” ujar Syafrin melalui keterangannya, Minggu (22/12).

Menurutnya, tugas Transjakarta berkedudukan sebagai penghubung alias feeder untuk pikulan rel, termasuk MRT dan LRT. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nan menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.
 
“Prinsipnya, Transjakarta bakal menjadi pelengkap untuk transportasi rel, bukan digantikan. Sebagai contoh, jasa di Bundaran HI tidak bakal dihilangkan. Rute Transjakarta bakal tetap termanfaatkan dengan pola integrasi, misalnya dari Semanggi, Kebun Sirih, hingga Tanah Abang, untuk mendukung konektivitas,” jelas Syafrin.
 
Sementara itu, mengenai tarif MRT nan dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, Syafrin menyebut bahwa pertimbangan tarif bakal dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keterjangkauan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
 
“Kita bakal melakukan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau dan mendukung integrasi transportasi massal di Jakarta,” ungkapnya.
 
Menurutnya, penyesuaian ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi publik nan efisien, terintegrasi, dan memberikan faedah maksimal bagi masyarakat. 

“Kami pastikan tidak ada akomodasi nan menjadi mubazir. Semua rute dan halte bakal tetap dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung mobilitas penduduk Jakarta,” imbuhnya. (H-3)