Pemkab Bekasi Diminta Reaktivasi Akses Kesehatan Gratis Warga Miskin

Kabupaten Bekasi (Universodelibros) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diminta untuk segera mereaktivasi akses pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi penduduk miskin usai penerapan kebijakan menonaktifkan kepesertaan kepada 188.864 masyarakatnya dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai penerima support iuran (PBI).

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyatakan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak mengenai untuk membahas persoalan ini sekaligus memberikan rekomendasi agar kepesertaan JKN-PBI segera direaktivasi usai dinonaktifkan.

"Dari hasil rapat campuran tadi, kami telah merekomendasikan agar tidak ada penonaktifan kepesertaan JKN. Pemerintah wilayah melalui Dinas Kesehatan kudu segera mengusulkan reaktivasi status kepesertaan JKN mereka kepada BPJS Kesehatan," katanya di Cikarang, Rabu.

Dia mengatakan, 146.405 peserta JKN-PBI nan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bakal dialihkan menjadi PBI nan berasal dari APBN. Dinas Sosial diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai usulan tersebut.

"Sedangkan bagi peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat) PBI non DTKS sejumlah 42.459 orang dapat menggunakan program Jamkesda sembari memvalidasi info diri. Kami meminta Disdukcapil segera mensosialisasikan ke masyarakat agar proaktif melakukan verifikasi manajemen kependudukan," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan reaktivasi status kepesertaan JKN bakal dilakukan mulai 10 Januari 2025 dan diperkirakan menyantap waktu selama satu pekan.

"Kami juga memastikan masyarakat dalam DTKS tidak bakal kehilangan akses jasa kesehatan. Mereka dapat mendatangi puskesmas untuk memperoleh pengobatan nan mereka butuhkan, baik untuk penyakit ringan maupun gangguan kesehatan nan lebih serius. Untuk nan rawat inap bisa di rumah sakit menggunakan Jamkesda," katanya.

Sedangkan bagi peserta KIS-PBI non DTKS dipersilakan untuk memadankan info kependudukakan dengan mendatangi Disdukcapil agar dapat dimasukkan ke dalam DTKS oleh petugas dinas sosial dan diusulkan masuk ke dalam program PBI-JKN.

"Iya kudu dipadankan terlebih dulu lantaran mungkin ada NIK dan namanya nan berbeda," katanya.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Sudiyanti mengatakan pihaknya bakal segera mereaktivasi kepesertaan setelah menerima surat dari pemerintah daerah.

"Prosedurnya seminggu namun kami bakal berkoordinasi dengan BPJS pusat untuk langkah cepatnya," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Hasan Basri menyatakan pihaknya telah mengeluarkan surat info untuk mempercepat pendataan penduduk tidak bisa ke dalam DTKS.

Surat info ini berisi permintaan kepada camat, kepala desa dan lurah serta Ketua IPSM Kecamatan se-Kabupaten Bekasi untuk dapat menginstruksikan pekerja sosial masyarakat alias PSM agar segera mengusulkan masyarakat tidak bisa nan belum terdaftar di DTKS.

"Pengusulan konsentrasi kepada penerima support iuran agunan kesehatan. Diharapkan teman-teman PSM segera menggunakan akun SIKS-NG nan mereka miliki untuk mengusulkan usulan masyarakat tidak bisa nan belum terdaftar di DTKS," katanya.

Ia menekankan, sistem pengusulan penduduk melalui forum musyawarah desa alias kelurahan dengan melibatkan langsung kepala desa maupun lurah sebagai petugas pengesahan info penduduk nan layak mendapatkan bantuan.

"Saat ini, persyaratan tidak bisa langsung diajukan tanpa proses musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut bakal diunggah melalui aplikasi SIKS-NG agar tercatat di DTKS," katanya.

Hasan mencatat sebanyak 146.000 penduduk Kabupaten Bekasi sudah terdaftar di DTKS, namun kondisi riil di lapangan menunjukkan tetap ada masyarakat nan belum terdata sehingga perlu segera dimasukkan.

Hasan juga menyebut bahwa info penerima support sosial berkarakter bergerak dan dilaporkan setiap bulan kepada Kementerian Sosial sehingga dibutuhkan kerjasama berbareng pihak mengenai dalam proses pengusulan.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat tidak bisa sekaligus memastikan support sosial tersalurkan secara tepat sasaran," kata dia.