Pemkab Bekasi Data Warga Tidak Mampu Perbarui Penerima Jaminan Kesehatan

Kabupaten Bekasi (Universodelibros) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan pendataan penduduk tidak bisa untuk memperbarui penerima faedah program agunan kesehatan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Hasan Basri mengatakan upaya percepatan pendataan dilakukan melalui SIKS-NG alias sistem info terpusat nan digunakan untuk mengelola info kesejahteraan sosial di Indonesia.

Dia mengatakan upaya percepatan pendataan penduduk tidak bisa ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan dengan menerbitkan surat info Nomor 100.3.4.4/29/Dinsos/2025.

Surat info ini berisi permintaan kepada camat, kepala desa dan lurah serta Ketua IPSM Kecamatan se-Kabupaten Bekasi untuk dapat menginstruksikan pekerja sosial masyarakat alias PSM agar segera mengusulkan masyarakat tidak bisa nan belum terdaftar di DTKS.

"Pengusulan konsentrasi kepada penerima support iuran agunan kesehatan. Diharapkan teman-teman PSM segera menggunakan akun SIKS-NG nan mereka miliki untuk mengusulkan usulan masyarakat tidak bisa nan belum terdaftar di DTKS," katanya.

Ia menekankan sistem pengusulan penduduk melalui forum musyawarah desa alias kelurahan dengan melibatkan langsung kepala desa maupun lurah sebagai petugas pengesahan info penduduk nan layak mendapatkan bantuan.

"Saat ini, persyaratan tidak bisa langsung diajukan tanpa proses musyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut bakal diunggah melalui aplikasi SIKS-NG agar tercatat di DTKS," katanya.

Hasan mencatat sebanyak 146.000 penduduk Kabupaten Bekasi sudah terdaftar di DTKS, namun kondisi riil di lapangan menunjukkan tetap ada masyarakat nan belum terdata sehingga perlu segera dimasukkan.

Hasan juga menyebut bahwa info penerima support sosial berkarakter bergerak dan dilaporkan setiap bulan kepada Kementerian Sosial sehingga dibutuhkan kerjasama berbareng pihak mengenai dalam proses pengusulan.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat tidak bisa sekaligus memastikan support sosial tersalurkan secara tepat sasaran," kata dia.*