Pemerintah Siapkan Perpres Konsensi Dan Insentif Bagi Penyandang Disabilitas

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf.(Dok. Antara)

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini pemerintah bakal mulai bekerja dengan info nan jeli untuk memetakan kebutuhan program bagi masyarakat, salah satunya untuk penyandang disabilitas.

“Presiden telah meminta BPS (Badan Pusat Statistik) mengumpulkan semua info termasuk dari Kemensos untuk rekonsiliasi nan nantinya bakal ditetapkan info tunggal ekonomi sosial nan pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka. InsyaAllah pada Januari ini bakal selesai maka kita bakal punya info seluruh penduduk Indonesia nan jelas termasuk info dan profil penyandang disabilitas. Dengan adanya info ini bakal memudahkan pemerintah melakukan intervensi dan menyusun program nan dibutuhkan penyandang disabilitas,”ungkapnya dalam aktivitas Peringatan Hari Disabilitas Internasional Partai Gerindra berjudul Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan nan Inklusif dan Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (7/1).

Lebih lanjut, menurut Gus Ipul intervensi pemerintah untuk penyandang disabilitas belum bisa diketahui secara pasti selain nan dilakukan oleh Kemensos. Sementara nan dilakukan oleh swasta belum masuk info pemerintah.

“Tapi dengan info terbaru kelak dapat diketahui semua info penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.

Dia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan pembentukan Peraturan Presiden tentang Konsensi dan Insentif untuk penyandang disabilitas nan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Ini sangat ditunggu lantaran bakal memberikan potongan nilai dan insentif bagi perusahaan nan peduli pada penyandang disabilitas,” tuturnya.

Perlu diketahui, dari info registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2020, sebanyak 7% alias sekitar 22 juta masyarakat Indonesia merupakan penyandang disabilitas. 11% di antaranya adalah penyandang disabilitas netra dan 2% merupakan disabilitas nertra sedang dan berat.

Selain itu, 71,4% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, 50% anak disabilitas belum bisa mengakses sekolah, dan 24% penyandang disabilitas belum mempunyai asuransi kesehatan.

Gus Ipul menekankan bahwa ini merupakan info nan bakal diperbaiki oleh pemerintah dan pihaknya bakal mencoba memberikan program nan bisa menjangkau penyandang disabilitas.

“Ke depan kita bakal pengesahan info dan menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas nan mudah-mudahan bisa terwujud. Dengan kartu itu mudah-mudahan Perpres juga sudah keluar tentang konsesi itu. Platform digital juga sedang dikembangkan nan bisa link and match kebutuhan lapangan pekerjaan dan pencari kerja bagi disabilitas,” ujar Gus Ipul.

“Kita juga mau kerjasama antara pemerintah pusat dan wilayah mengenai pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Pemberdayaan bagi disabilitas kami sudah mempunyai konsepnya, kelak bakal dipetakan bagi nan mau sekolah, bangun usaha, dan bekerja. Nantinya kita berikan pendampingan dan paling lama 2-3 tahun mereka bisa berdikari dan hidupnya lebih berkualitas,” sambungnya.

Di tempat nan sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa pihaknya merupakan partai politik nan mempunyai komitmen untuk mewujudkan aspirasi dari penyandang disabilitas. Bahkan, Partai Gerindra merupakan partai nan mendukung terbitnya UU Disabilitas sejak 2014.

“Hari ini rayakan hari disabilitas untuk kesekian kalinya. Partai Gerindra merayakan bukan pada masa kampanye dan kami tidak cari bunyi dan support politik dari disabilitas. Kami konsisten mengawal kebutuhan disabilitas untuk mendapatkan hidup nan lebih baik. Salah satu produk dan prestasi dari Gerindra adalah UU Disabilitas,” tegas Hashim.

Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berencana untuk membangun 30 juta perumahan layak huni bagi masyarakat. Jumlah tersebut juga di antaranya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

“Pemerintah bakal menetapkan kuota dari 30 juta ini kudu ada nan dialokasikan kepada disabilitas. Jadi bakal ada akomodasi unik untuk disabilitas termasuk tempat masuk dan keluar bagi nan pakai bangku roda. Itu wajib. Termasuk lift bagi rumah dan apartemen besar kudu pakai braille untuk tuna netra. Saat ini Qatar sudah memberikan komitmen bakal bangun 6 juta perumahan, Arab Saudi 1 juta dan negara lain juga. Saya percaya selain Makan Bergizi Gratis, kita juga bakal melakukan program perumahan masal untuk masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Waketum Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Partai Gerindra, Sumarjati Arjoso mengatakan bahwa dalam aktivitas kali ini, Partai Gerindra mengundang 23 Komunitas Disabilitas di Indonesia di antaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas, Majelis Taklim Disabilitas Fathul Ulum, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia, dan lainnya. (Z-9)