Pdip Pastikan Undang Prabowo Saat Kongres Partai

5 hari yang lalu

Universodelibros.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mencapai keputusan soal tanggal kongres pada 2025, namun memastikan bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto. Partai banteng itu mau berterima kasih kepada Prabowo nan disebut telah meluruskan nama Sukarno.

Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan hingga saat ini belum ada tanggal nan pasti untuk kongres keenam PDIP tahun ini.

Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini

“Belum ada keputusan mengenai tanggal dan bulan Kongres, tapi nan pasti PDI Perjuangan bakal mengundang Presiden Prabowo Subianto,” kata Guntur saat dihubungi lewat aplikasi perpesanan pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Menurut Guntur, alasannya adalah PDIP mau berterima kasih kepada Prabowo nan disebut telah memulihkan nama Presiden pertama Indonesia Sukarno alias Bung Karno. Bapak proklamator itu juga merupakan ayah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Sebagai corak terima kasih kepada Presiden Prabowo nan telah menindaklanjuti pelurusan sejarah Bung Karno dan pemulihan hak-haknya sebagai Presiden RI Pertama,” ujar Guntur. “Ibu Ketua Umum mau menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Presiden Prabowo saat Kongres nanti.”

Megawati sebelumnya telah mengucapkan terima kasih kepada Prabowo nan merespons surat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) soal pemulihan nama baik Sukarno sebagai presiden pertama RI.

“Kebijakan ketua MPR dan Presiden Prabowo tersebut kudu menjadi momentum rekonsiliasi nasional,” kata Megawati dalam pidato pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Januari 2025.

Megawati mengatakan family besar Bung Karno, melalui pidato nan disampaikan Guntur Soekarnoputra di Gedung MPR pada 9 September 2024, telah mengampuni segala perlakuan tidak setara kepada Proklamator itu di masa lalu. Menurut Megawati, nan terbaik saat ini adalah upaya merehabilitasi nama ayahnya nan mengalami beragam tindakan tanpa proses norma dari rezim Orde Baru.

Ketum PDIP itu berkata, surat penegasan ketua MPR atas tidak berlakunya Tap MPRS Nomor 33 tahun 1967 menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti. “Dan batal demi norma lantaran tidak ada proses norma apa pun hingga Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970,” kata dia.

Hammam Izzuddin dan Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.