ANGGOTA parlemen oposisi Korea Selatan mengusulkan mosi untuk memakzulkan perdana menteri nan menjabat sebagai presiden interim, Han Duck-soo. Langkah itu diajukan kurang dari dua minggu setelah parlemen memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol.
Hal itu terjadi setelah Han menolak untuk menunjuk pengadil pengadilan konstitusi nan dicalonkan oleh oposisi utama Partai Demokrat (DP).
"Han telah mengungkapkan dirinya sebagai seorang pemberontak nan bertindak, bukan seorang penjabat presiden," kata pemimpin Partai Demokrat Korsel (DP) Park Chan-dae pada Kamis waktu setempat.
Oposisi juga menuduh Han membantu upaya darurat militer Yoon pada 3 Desember. Han sebelumnya meminta maaf lantaran kandas menghalanginya.
Han juga memveto beberapa RUU nan dipimpin oposisi, termasuk satu nan mengusulkan penyelidikan unik terhadap deklarasi darurat militer Yoon nan berumur pendek.
Mosi pemakzulan tersebut diharapkan bakal diajukan untuk pemungutan bunyi dalam 24 hingga 72 jam ke depan. Agar berhasil, 151 dari 300 personil parlemen kudu memberikan suaranya.
DP saat ini memegang 170 dari 300 bangku di parlemen. Blok oposisi bersama-sama memegang 192 kursi.
Pada Selasa, Han mengakhiri rapat kabinet tanpa meninjau dua RUU nan disponsori oposisi nan menyerukan penyelidikan penasihat unik terhadap deklarasi darurat militer dan tuduhan korupsi nan melibatkan ibu negara Kim Keon Hee.
Menurut Han, rancangan beleid itu tidak memasukkannya dalam agenda agar memberi partai nan berkuasa dan oposisi lebih banyak waktu untuk mencapai kompromi. Namun, pemimpin fraksi DP Park Chan-dae mengecamnya lantaran dinilai mengulur waktu.
"Kami telah dengan jelas memperingatkan bahwa terserah sepenuhnya pada Perdana Menteri Han Duck-soo apakah dia bakal tercatat dalam sejarah sebagai tokoh nan memalukan, sebagai boneka pemimpin pemberontakan Yoon Suk-yeol, alias seorang pelayan masyarakat nan telah dengan setia melaksanakan perintah dari masyarakat," kata Park. (BBC/Z-2)