Netanyahu Dituduh Sabotase Gencatan Senjata Dan Kesepakatan Pertukaran Tahanan

PM Israel Benjamin Netanyahu.(Al Jazeera)

PEMIMPIN oposisi Israel menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyabotase negosiasi untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Palestina.

Mantan perdana menteri dan pemimpin Partai Yesh Atid, Yair Lapid mengatakan bahwa pemerintah Netanyahu memberlakukan persyaratan baru selama negosiasi  kesepakatan untuk memulangkan penduduk Israel nan ditawan di Gaza.

“Kami tidak punya apa-apa lagi nan kudu dicapai di Gaza; kami perlu mulai mempersiapkan diri untuk hari setelah perang dan membawa kembali 100 sandera,” katanya kepada media penyiaran publik KAN.

“Setelah perang berakhir, kami dapat kembali ke Gaza dan melakukan apa nan perlu kami lakukan,” ujarnya.

“Sekarang, kami perlu menghentikan perang dan menuntaskan kesepakatan untuk membawa kembali semua sandera," tambahnya.

Pemimpin oposisi tersebut mengatakan bahwa Netanyahu tidak mau mengakhiri perang di Gaza lantaran cemas perihal itu bakal menyebabkan runtuhnya pemerintahannya.

“Netanyahu mengutamakan kepentingan politik daripada pengembalian sandera dan keamanan Israel,” lanjut Lapid.

Kesepakatan

Mantan menteri pertahanan dan pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, juga mengkritik perdana menteri Israel lantaran kandas menyelesaikan kesepakatan pertukaran tahanan.

“Kesepakatan itu dapat dilakukan, dan semua sandera dapat dibebaskan,” katanya kepada surat berita Maariv.

Ia juga mengecam pemerintah lantaran mempromosikan undang-undang nan memungkinkan pengecualian dinas militer sembari menentang pembentukan komisi penyelidikan resmi atas serangan 7 Oktober 2023.

“Ini adalah pemerintahan tidak sah nan mengorbankan kepentingan keamanan Israel demi koalisinya,” sebut Lieberman.

Media Israel melaporkan perkembangan pembicaraan tidak langsung dengan Hamas untuk mencapai gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.

Israel melancarkan perang genosida di Gaza nan telah menewaskan lebih dari 45.200 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza. (Fer/P-3)