Muzani Sebut Gerindra Tak Menyerang Pdip Soal Ppn 12 Persen

Universodelibros.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan partainya tak bermaksud menyerang PDIP lantaran mengkritik kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) nan naik menjadi 12 persen. Dia menyebut, kebijakan tersebut memang telah disepakati bersama.

"Enggak (menyerang), saya baca semuanya, saya ikuti semuanya. Cuma, teman-teman Gerindra mau mengatakan bahwa ini kan Undang-undang nan juga disetujui bersama, diinisiasi bersama," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 Desember 2024. 

Muzani mengingatkan agar jangan bersikap seolah-olah kebijakan tersebut bukan atas dasar persetujuan bersama. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini, kata dia, adalah produk berbareng nan disahkan di parlemen.

"Kalau mau beri pandangan, ya pandangan saja," ujar Ketua MPR itu. 

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPR menyebut PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan saat bersikap mengenai kenaikan PPN. "PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah nan mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu," kata personil fraksi Partai Gerindra DPR, Bahtra Banong, dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 Desember 2024, seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, Ketua Panja mengenai kenaikan PPN 12 persen waktu itu adalah kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR, ialah Dolfie Othniel. Oleh karena itu, dia menilai sikap PDIP saat ini mengenai kenaikan PPN merupakan perihal nan tidak layak diperlihatkan kepada publik.

"Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka dan apalagi ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” kata dia.

Menurut Bahtra, PDIP semestinya mengapresiasi Prabowo. Pasalnya, Prabowo berani bertanggung jawab melaksanakan kebijakan PPN 12 persen tersebut. 

Bahkan, legislator Gerindra, Heri Gunawan, mengatakan PDIP tak perlu bermain drama dengan berpura-pura memihak masyarakat atas kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia menyebut sikap PDIP nan berubah saat ini, bisa dipandang sebagai sikap oportunis nan memanfaatkan panggung demi pencitraan. 

“Sebaiknya, PDIP mengambil sikap tegas sebagai opisisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, PDIP sudah mempunyai pengalaman 10 tahun menjadi oposisi pemerintahan SBY," katanya melalui keterangan tertulis pada Ahad, 22 Desember 2024.