Mk Bakal Bacakan Putusan Sidang Sengketa Pilkada Pada 11 Maret

Universodelibros.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi alias MK mulai menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala wilayah 2024 pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2025. Agenda awal persidangan sengketa pilkada adalah sidang pemeriksaan pembukaan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari pemohon.

MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan sidang sengketa Pilkada ini maksimal 45 hari kerja. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz.

"Paling akhir MK bakal memutuskan perkara alias sengketa PHP Pilkada pada 11 Maret," kata Faiz ditemui di Gedung MK, Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2025.

Faiz mengatakan bahwa MK telah menerima total perkara permohonan gugatan Pilkada 2024 sebanyak 310. Dia menyatakan optimistis pengadil konstitusi bisa menyelesaikan sidang sengketa pilkada tepat waktu.

Sebab, Faiz berujar bahwa MK telah berilmu dalam memeriksa dan memutuskan sengketa PHP pemilihan umum. "Kami selalu bisa menyelesaikan seluruh perkara itu apalagi sebelum tenggat waktu," ujarnya.

Adapun di hari pertama persidangan sengketa Pilkada, tercatat ada 47 perkara nan bakal disidangkan. MK membagi puluhan perkara itu ke dalam tiga panel secara proporsional.

Setelah agenda pemeriksaan pendahuluan, MK bakal melanjutkan persidangan dengan agenda penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum daerah, Badan Pengawas Pemilu, hingga pihak terkait. Setelah penjelasan dari pemohon, lembaga penyelenggara, dan pihak mengenai telah didengarkan, pengadil konstitusi bakal memutuskan seluruh perkara di sidang sengketa Pilkada tersebut.