Menag Nasaruddin Umar Pastikan Pesantren Dapat Makan Bergizi Gratis Secara Adil

Universodelibros.com, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan pesantren dan satuan pendidika Islam mendapatkan faedah dari program makan bergizi gratis. Menurut dia, sebagian lembaga pendidikan Islam sudah mendapat penyaluran salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya kewenangan sama dengan nan lain,” kata Nasaruddin kepada awak media di Gedung Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Januari 2025.

Mengenai jumlah madrasah maupun pesantren nan sudah mendapatkan program makan bergizi gratis, Menag belum bisa menyebut angkanya. Namun, dia memastikan persentasenya setara sesuai dengan berjalannya program itu di wilayah masing-masing. “Asas keadilan, jadi semuanya sama,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pedoman penyelenggaraan program makan bergizi cuma-cuma di pesantren pada 31 Desember 2024 lalu. Edaran itu dimaksudkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan santri. 

“Seluruh entitas pendidikan Islam siap menyukseskan makan bergizi cuma-cuma nan merupakan program prioritas Presiden Prabowo. Edaran kali ini kami terbitkan untuk menjadi pedoman penerapan MBG di pondok pesantren," ujar Direktur Jenderal Pendis Kemenag Abu Rokhmad dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 5 Januari 2025.

Surat info tersebut menekankan beberapa aspek seperti nilai spiritual, toleransi dan tenggang rasa, hingga nilai tanggung jawab bagi penerima makan bergizi gratis. Abu Rokhmad mengatakan program ini tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tetapi juga menjadi sarana penguatan karakter santri. 

Program makan bergizi cuma-cuma resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025 lalu. Badan Gizi Nasional (BGN) merilis daftar letak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan bakal menjadi dapur tempat memasak menu makanan. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyatakan dapur-dapur tersebut telah beroperasi.

Berdasarkan info nan dibagikan Iwan, tercatat ada 190 titik dapur SPPG nan tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik letak SPPG terbanyak dengan total 57 titik letak SPPG nan dioperasikan. Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

Hanin Marwah berkontribusi pada tulisan ini