Megawati: Mk Itu Saya Yang Bikin, Sekarang Dijadikan Mainan

Universodelibros.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Mahkamah Konsitutusi (MK). Menurut dia, lembaga nan didirikan saat dirinya menjabat sebagai presiden RI ke-5 ini telah digunakan untuk kepentingan golongan tertentu.

“MK itu saya nan bikin, waktu itu Pak Jimly jadi ketua. Sekarang dijadikan mainan. Ini kan konstitusi,” kata Megawati dalam pidato pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Januari 2025.

Megawati bercerita, saat menjabat sebagai presiden, dia turun langsung untuk mencarikan gedung bagi lembaga baru tersebut. “Saya nan nyari gedungnya sendiri. Itu di situ tuh, megah,” ujarnya.

Selain itu, Megawati menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini hanya konsentrasi mengejar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, banyak kasus lain nan perlu menjadi perhatian KPK.

“KPK mosok enggak ada kerjaan lain, nan dituding nan diubrek hanya Pak Hasto,” kata Megawati.

Ketua DPP PDIP Ronny Tapessy sebelumnya juga menyinggung soal keahlian KPK. Ia menyebut ketua KPK saat ini merupakan KPK jenis Jokowi. Hal itu merujuk pada langkah Presiden ke-7 RI menyeleksi ketua KPK di akhir masa jabatannya.

Menurut Ronny, Jokowi tidak mempedulikan masukan dari beragam kalangan agar menyerahkan proses seleksi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nan saat itu nyaris dilantik. “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya," kata Ronny dalam konvensi pers berbareng tim norma Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis, 9 Januari 2025.

Ronny menuding KPK langsung menjalankan agenda kriminalisasi sejak awal dilantik. Kriminalisasi itu, kata dia, ditujukan ke Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto nan menurutnya kritis terhadap Jokowi.

Ketua DPP PDIP nan membidangi norma ini menilai KPK jenis Jokowi ini mengabaikan sejumlah laporan krusial dari masyarakat. "Tidak menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, nan diduga melibatkan Bobby Nasution dan family Jokowi lainnya,” kata dia.

Selain itu, Ronny menduga ada upaya menjebloskan Hasto Kristiyanto ke penjara sebelum penyelenggaraan kongres partai terdekat. Ronny menganggap itu menjadi langkah untuk mengganggu konsolidasi partainya.