SIKAP PDI Perjuangan nan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meski tidak mengirimkan personil sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, dinilai menghawatirkan. Pasalanya, sikap itu semakin menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo melangkah tanpa oposisi.
Bahkan, PDI Perjuangan sendiri menyebut tidak mengenal istilah oposisi. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo merupakan corak dari soft politc alias politik lembut nan dijalankan.
Berkaca dari penegakan norma terhadap kader PDI Perjuangan, mulai dari pemanggilan Ahok sampai Yasonna Laoly sebagai saksi, hingga penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, langkah nan diambil PDI Perjuangan itu dinilai Pangi masuk akal.
Kendati demikian, keputusan nan diambil oleh PDI Perjuangan justru disayangkan. Sebab, pemerintahan melangkah nyaris tanpa oposan politik. Padahal, PDI Perjuangan dikenal mempunyai rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang dikhawatirkan nanti, masa depan oposisi ini enggak ada lagi eksistensinya. Karena jika jadi oposisi, ya kasus hukumnya diaktivasi lagi. Kasus-kasus hukum, ketika dia lagi berkuasa, tidak tersentuh, tapi ketika sudah tidak berkuasa, mulai tuh diperiksa bolak-balik," kata Pangi kepada Media Indonesia, Sabtu (11/1).
Oleh lantaran itu, Pangi menilai sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintah Prabowo dinilai sebagai jalan tengah untuk menyelamatkan para kadernya. Namun, posisi PDI Perjuangan nan dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga sekaligus menjadi refleksi atas langkah politik partai lain selanjutnya.
"Kalau kelak juga mereka tidak lagi berkuasa, menteri-menteri mereka nan bermasalah nan hari ini, kasus-kasusnya bakal diaktifkan lagi. Ini kan hanya sementara aja," pungkas Pangi. (J-2)