Listyo Sigit Berharap Nanti Ada Kapolri Dari Polwan, Siapa Sosok Jenderal Polisi Wanita Pertama?

Universodelibros.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa dia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi polisi wanita (polwan) untuk mengembangkan pekerjaan hingga puncak tertinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Listyo Sigit dalam aktivitas Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy serta peluncuran Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta, pada Selasa.

“Saya kira, saya Kapolri, tidak membatasi mengenai dengan ruang bagi rekan-rekan polwan untuk bisa berkarier setinggi-tingginya,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Dirinya mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan Kapolri selanjutnya berasal dari kalangan polwan. “Kita juga menginginkan ke depan ada Kapolri dari polwan. Kualitas polwan tidak kalah dengan laki-laki,” kata dia

Upaya pengaderan menjadi langkah prioritas untuk mencetak polwan berkualitas, salah satunya melalui Direktorat PPA-PPO nan berfokus pada isu-isu perempuan, anak, dan golongan rentan.

“Tentunya Direktorat PPA-PPO itu jadi salah satu nan dipersiapkan untuk pengaderan mulai dari pangkat paling awal untuk kepolisian nan lulus Akpol. Pangkat Perwira Pertama (Pama), Perwira Menengah (Pamen), dan Perwira Tinggi (Pati) bisa di situ,” ucapnya.

Jeanne Mandagi. Dok Tempo

Siapa Jenderal Polisi Wanita Pertama?

Polwan Indonesia pertama kali dibentuk 73 tahun nan lampau melalui Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera nan berpusat di Bukittinggi. Pada saat itu, kesempatan diberikan kepada wanita pilihan untuk mendapatkan pendidikan dan menjadi polisi.  

Pada 1991, Brigadir Jenderal Polisi Jeanne Mandagi, S.H., menjadi polwan pertama nan meraih pangkat Jenderal bintang satu. Jeanne, wanita berdarah Manado kelahiran 2 April 1937, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1963. Selama kuliah, dia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).  

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Jeanne memulai pekerjaan di akademi kepolisian dan resmi diangkat menjadi polwan pada 1 Desember 1966. Selanjutnya, dia bekerja di pengadilan militer sebelum menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Polda Maluku. 

Pada 1970, dia diberi tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Pembinaan Anak, Pemuda, dan Perempuan Polda Metro Jaya, sembari menjalankan tugas sebagai pengadil Pengadilan Militer Jakarta-Banten.  

Pada 1974, Jeanne menunjukkan minatnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan mengikuti kursus regional nan diselenggarakan PBB tentang pengendalian narkotika. Setahun kemudian, dia menghadiri training penegakan norma narkotika di Washington, DC. Setelah mendapatkan beragam sertifikasi, Jeanne berasosiasi dengan instansi narkotika di Markas Besar Polri pada 1976.

Pada 1980, Jeanne Mandagi memperoleh pangkat kolonel setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI. Pada 1985, dia melanjutkan kariernya sebagai Narcotics Desk Officer di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).  

Pada 1989, selama tujuh bulan, dia menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Bimbingan Masyarakat Polri sebelum kemudian diangkat menjadi Kepala Divisi Penerangan Polri, nan sekarang dikenal sebagai Divisi Humas Polri.  

Setelah mencapai pangkat jenderal, Jeanne Mandagi tetap aktif berkontribusi sebagai penasihat mahir bagi Jenderal Polisi Tirto Karnavian. Selain itu, dia memimpin Asosiasi Purnawirawan Penegak Hukum Anti Narkotika Indonesia dan turut mendirikan Yayasan Permadi Siwi, sebuah pusat rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Mandagi juga pernah menjadi konsultan mahir di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum wafat pada 7 April 2017 di Jakarta.