Kppu Awasi Tender Program Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya

PEMERINTAH resmi memberlakukan program makan bergizi gratis (MBG), nan merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia mulai Senin, 6 Januari 2025. Komisi Pengawas Persaingan Usaha alias KPPU menyatakan bakal mengawasi tender program MBG guna menjaga persaingan upaya nan sehat.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan terdapat tiga sektor utama nan mendapat pengawasan dari KPPU, ialah pasar digital, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Dia menyebut MBG masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan nan perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bagian usaha.

“Untuk memastikan apakah misalnya menggunakan UMKM, gimana logistiknya, gimana distribusinya dan melibatkan UMKM, sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat, dalam sistem lelang, tender, harga, saat mulai supply chain-nya, sampai distribusi,” ujar Fanshurullah di Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Fanshurullah mengatakan pihaknya juga bakal mengundang kementerian dan lembaga mengenai hingga distributor-distributor nan terlibat dalam penyediaan logistiknya untuk saling berdiskusi.

Dalam lima tahun ke depan, kata dia, KPPU bakal berfokus pada pengawasan pasar digital, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada KPPU pada awal Januari 2025.

Pada pasar digital, dia menuturkan KPPU bakal mengawasi platform digital nan diduga melanggar persaingan upaya di Indonesia. Di sektor ketahanan energi, KPPU telah berbincang dengan beberapa pihak mengenai masalah penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan devisa negara sebesar Rp 830 triliun melalui penggunaan jaringan gas (jargas).

Sementara di sisi ketahanan pangan, Fanshurullah telah merekomendasikan penetapan nilai satuan tertinggi (HET) pada beberapa komoditas agar lebih mudah diatur.

“Kita sudah ngomong rekomendasi gimana masalah gula itu mesti dikawal harganya, kemudian HET bawang putih juga diatur. Jadi kita dalam konteks, itu sudah kita sepakati konsentrasi di tiga tadi,” katanya.

Kepala BGN: Pendaftaran Mitra Makan Bergizi Gratis Terbuka untuk Semua Pihak

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pendaftaran kemitraan program MBG terbuka untuk seluruh kalangan. Dia menyangkal pendaftaran tersebut hanya bisa diikuti oleh calon mitra dari kategori upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“(Untuk) semua pihak, terbuka,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2025.

Dadan menjelaskan MBG adalah program berskala besar nan memerlukan sinergi banyak pihak dalam pelaksanaannya. Dia memperkirakan, saat program unggulan Presiden Prabowo itu sudah melangkah sepenuhnya, dibutuhkan setidaknya 30 ribu pelaksana di setiap harinya.

BGN menyediakan kuota sebanyak 28 ribu pelaku upaya nan bakal berkolaborasi dengan pemerintah. Hingga saat ini, diketahui sudah ada lebih dari 13 ribu pelaku upaya nan mendaftarkan diri berasosiasi menjadi bagian dari program tersebut.

Menurut Dadan, pihaknya terus mengecek para pendaftar soal pemenuhan standar nan telah ditetapkan. “Kami cek segala sesuatunya, jadi apakah nan 13 ribu itu sesuai dengan persyaratannya, sesuai dengan nan disampaikan alias tidak. Kami cek sampai ke lokasi,” kata dia.

Berdasarkan unggahan akun IG @badangizinasional.ri, Selasa, 31 Desember 2024, terdapat beberapa arsip nan perlu dipersiapkan kelengkapannya untuk mendaftar kemitraan MBG. Berkas-berkas tersebut meliputi arsip berisi profil komplit perusahaan alias organisasi, proposal kerja sama, akta badan usaha, arsip legal, hingga arsip keuangan.

Adapun pendaftaran kemitraan MBG dilakukan secara daring (online) melalui situs web resmi nan telah disediakan oleh MBG. Registrasi diklaim tidak dipungut biaya apa pun.

Hanin Marwah, Melynda Dwi Puspita, dan Antara berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Mereka Minta Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI dan Polri Ditinjau Ulang