Komisi X Dpr Tegaskan Pentingnya Saluran Pengaduan Masyarakat Untuk Program Makan Bergizi Gratis

Universodelibros.com, Jakarta -- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan perlu saluran-saluran nan bisa diakses masyarakat untuk menyampaikan masalah sehubungan dengan program makan bergizi gratis (MBG). Komisi nan membidangi pendidikan dan olahraga ini menilai, saluran pengaduan tersebut berupa masukan dari orang tua dan sekolah agar dapat memberikan saran untuk perbaikan.

"Ini kan program baru, ya, kami kudu dukung semuanya. Namun, jika memang ada sesuatu nan menjadi masalah, kami juga kudu memberikan saluran-saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan," ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian saat ditemui di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa, 7 Januari 2025.

Komisi X DPR juga mendorong Badan Gizi Nasional alias BGN sebagai penanggung jawab program ini tetap membangun jaringan dan kerja sama dengan kalangan terkait, seperti Kemendikdasmen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk DPR sendiri.
"Saluran untuk memberikan komplain dan penanganannya memang kudu diciptakan," ujar dia.

Perihal pengaduan, Hetifah mengingatkan, agar jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat nan berujung pada kegaduhan. Komisi X DPR menyatakan kesiapan menerima beragam pertanyaan dan masukan mengenai program pemerintah tersebut.

Program makan bergizi cuma-cuma dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, selama Januari hingga Maret 2025 diharapkan program tersebut bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Penerima faedah itu terdiri atas balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu mengandung serta ibu menyusui. Jumlah tersebut bakal terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Hari pertama penyelenggaraan program itu belum menyasar ke seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahap, pemerintah menetapkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan tersebar di 26 dari 38 provinsi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penerapan program tersebut belum menyeluruh lantaran penentuan titik letak eksekusi program MBG didasarkan pada kesiapan masing-masing daerah. Kesiapan tersebut termasuk prasarana nan memadai. “Kami mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar jumlah tapi kualitas,” kata Dadan seusai rapat berbareng Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Hanin Marwah dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.