Komisi Ix Desak Agar Aturan Turunan Mbg Segera Dibuat

Ilustrasi(MI/SUSANTO)

PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) hari ini (6/1) mulai dilakukan. Komisi IX DPR RI pada hari nan sama juga melakukan rapat dengan Badan Gizi Nasional. Legislatif memberikan support penuh terhadap program ini. 

“Komisi IX menyetujui pagu BGN sebanyak Rp 71 triliun di 2025. Ini adalah bentuk support jami untuk MBG,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Senin (6/1). 

Saat ini memang belum semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) beroperasi. Ada 190 SPPG nan sudah berjalan. Edy menyatakan nan sudah beraksi ini bisa menjadi tempat untuk pertimbangan sebelum seluruh SPPG berjalan. Dia menyebut BGN sebagai lembaga baru memerlukan masukan dari sistem nan dibuat. 

Yang lebih krusial adalah adanya patokan dan petunjuk teknis untuk menjalankan MBG. “BGN ini bakal melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” ucap Politisi PDI perjuangan ini. 

Tujuannya, menurut Edy, agar info nan diterima masyarakat tidak simpang siur. Potensi penyimpangan bisa saja terjadi sehingga membikin program ini terhambat. 

“Sayang sekali jika program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan nan tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” imbuhnya. 

Legiselator dari Dapil Jawa Tengah III ini juga minta agar 5000 SPPG ini segera dibentuk. BGN memang menargetkan pada tahun ini ada 5.000 SPPG. Ada sebagian SPPG nan merupakan dapur sehat telah ditinjau oleh BGN dan dinyatakan layak. 

Untuk nan seperti ini, Edy mendorong agar SPPG itu segera mendapatkan support dari mitra. Ini bermaksud agar MBG bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. “Kami bakal terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” ujarnya. 

Edy menyatakan niat ini sudah jadi kesepakatan saat rapat dengan BGN. Tidak sampai di sini, Komisi IX juga bakal terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap dapilnya. Ini bermaksud agar legiselator tahu kesiapan makan MBG ini. Termasuk mengenai kualitas makanan dan kehigienisan dapur. 

Edy menyadari belum semua SPPG siap beroperasi. Dia meyakini perihal ini adalah masalah waktu. “Program ini bakal melangkah secara bertahap. Kalau di wilayah ada SPPG nan belum siap, saya percaya dalam waktu dekat sudah bisa beraksi dengan baik,” ucapnya. 

Yang dikhawatirkan adalah soal kualitas makanan nan disajikan dari SPPG, Namun, adanya mahir gizi di setiap SPPG menurutnya bakal membikin makanan nan dihasilkan sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya. “Satu SPPG itu ada kepala, keuangan, dan mahir gizi. Selain itu ada 47 orang dari penduduk sekitar nan ditunjuk untuk menyiapkan makanan,” tuturnya. 

Edy menegaskan bahwa saat ini SPPG nan memasak langsung makanan. Sehingga tidak ada katering di luar itu nan terlibat. “Inilah nan saya yakini bahwa makanan nan digunakan bakal terstandar dan jatah Rp 10.000 bisa terpenuhi,” ujarnya. (S-1)