Komisi Ii Dpr Terima 495 Aduan Masyarakat Sepanjang 2024, Terbanyak Soal Pemilu

Universodelibros.com, Jakarta - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima 495 kejuaraan masyarakat sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, nyaris separuh kejuaraan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala wilayah serentak 2024.

“Lebih dari 201 kejuaraan mengenai dengan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan paling banyak berasal dari Pilkada serentak 2024,” kata Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda dalam bertemu pers di kompleks gedung parlemen, Senin, 30 Desember 2024.

Rifqi mengatakan sebagian besar kejuaraan nan masuk menyangkut netralitas aparatur sipil negara, netralitas penjabat kepala wilayah dan mobilisasi support sosial di sejumlah daerah. Berdasarkan laporan nan diterima Komisi II, Rifqi mengatakan bakal menyampaikan pertimbangan menyeluruh setelah masa reses personil majelis selesai.

Salah satu langkah nan bakal dilakukan Komisi II, ialah dengan memulai menyusun draf omnibuslaw RUU Politik. Dia mengatakan ada sejumlah peraturan mengenai penyelenggaraan pemilu dan proses politik nan perlu diperbaiki.

"Kami telah mengirim surat kepada ketua DPR dan Badan Legislasi untuk menyusun salah satunya paket UU Politik alias dikenal dengan Omnibuslaw UU Politik,” ujar Rifqi.

Rifqi mengatakan omnibuslaw RUU Politik bakal menghimpun sejumlah kluster izin di bagian politik dan pemilu menjadi satu undang-undang saja. Secara garis besar, RUU itu bakal memuat pengaturan tentang partai politik, Pemilu, Pilkada, serta sengketa hasil pemilu. “Apa isinya secara detail, itu bakal kami rundingkan di internal,” ujarnya.

Kemudian, kejuaraan terbanyak kedua ialah mengenai dengan persoalan pertanahan. Komisi II menerima 120 kejuaraan nan didominasi kasus mafia tanah, penyerobotan dan penggunaan lahan secara ilegal.

Terkait masalah pertanahan, politikus Nasdem ini mengatakan Komisi II bakal segera menggelar rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Dia mengatakan rapat dengan Nusron adalah agenda perdana nan bakal digelar setelah masa reses berakhir.

“Kami bakal menawarkan sejumlah rekomendasi mengenai masalah pertanahan, pertimbangan menyeluruh bakal disampaikan kelak dalam rapat kerja,” kata Rifqi.

Sementara untuk posisi ketiga terbanyak ialah kejuaraan mengenai dengan masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias P3K. Ada 114 kejuaraan nan masuk mengenai masalah ini. Rifqi mengatakan kebanyakan kejuaraan merupakan masalah honorer nan tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Saat ini, kata Rifqi, terdapat 400 ribu tenaga honorer nan belum terdaftar di database BKN. Hal itu membikin mereka tersendat untuk bisa mengikuti seleksi P3K.

Hambatan lainnya, ialah terbatasnya finansial pemerintah wilayah untuk alokasi shopping pegawai. Maka dari itu, kata dia, Komisi II bakal membahas revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Daerah dan Pemerintah Pusat.

“Dalam undang-undang nan bertindak saat ini pemerintah wilayah hanya boleh mengalokasikan 30 persen untuk shopping pegawai, ini bakal kita revisi dan tambah, kata Rifqi.