Ketua Dpd Ri Usul Dana Zakat Dipakai Untuk Program Makan Bergizi Gratis

Universodelibros.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin mengusulkan pemerintah mencari pengganti pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui skema zakat, infaq, dan infak (ZIS). Sebab, anggaran dari negara tetap belum menutupi total anggaran nan dibutuhkan untuk program tersebut.

"Pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan nan partisipatif agar program ini dapat melangkah baik dan maksimal dengan semangat gotong royong," kata Sultan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 11 Januari 2025.

Sultan menilai masyarakat juga mau terlibat langsung membantu pembiayaan program MBG besutan Presiden Prabowo Subianto, termasuk lewat skema ZIS. Apalagi, ujar Sultan, program tersebut membawa misi kemanusiaan nan universal. 

"Sebagai bangsa nan terkenal dermawan, support pembiayaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat sudah menjadi perihal nan lumrah," ungkapnya. 

Ia mengatakan, biaya ZIS berpotensi memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG. Sehingga dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembiayaan program MBG, partisipasi dan support pembiayaan dari masyarakat adalah langkah nan perlu dikaji secara serius.

"Tinggal gimana pemerintah bisa menyiapkan skema pengumpulan biaya hibah, zakat, infaq dan infak tersebut dengan manajemen nan akuntabel dan transparan," tegasnya.

Mantan wakil gubernur Bengkulu tersebut mendorong pemerintah untuk memanfaatkan potensi amal nan besar melalui lembaga-lembaga ZIS, khususnya Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Ia juga menyebut ada banyak organisasi masyarakat alias ormas keagamaan nan bisa diajak untuk ikut membantu pembiayaan program MBG.

"Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU bakal menyambut baik dan mendukung penuh penemuan pembiayaan nan kami usulkan ini," jelasnya. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas sebelumnya sempat menyebut anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun nan tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, biaya tersebut belum bisa mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.

“Sekarang Rp 71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Ketua Umum PAN itu pada Selasa 7 Januari 2025.

Karunia Putri ikut berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.