Kemensos Berencana Bangun Sekolah Rakyat, Edi Subkhan: Berpotensi Tumpang Tindih Kebijakan

Universodelibros.com, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan menilai bahwa wacana pembangunan Sekolah Rakyat nan digagas oleh Kementerian Sosial sebagai upaya memberikan pendidikan cuma-cuma bagi pelajar dari golongan kurang bisa dan miskin ekstrem berpotensi menciptakan tumpang tindih kebijakan.

Menurut Edi, saat ini sudah ada dua kementerian nan mengelola pendidikan dasar dan menengah, ialah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Dari dua kementerian tersebut saja kata dia tidak luput dari beragam masalah, entah itu tumpang tindih administrasi, kurikulum dan lain sebagainya.

"Agak problem juga, lantaran di pendidikan kita itu sudah cukup banyak kementeriannya," kata dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Jika Kemensos beriktikad membangun Sekolah Rakyat, ditambah lagi dengan wacana dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) nan bakal mendirikan Sekolah Unggulan Garuda, perihal tersebut berpotensi menimbulkan overlapping alias tumpang tindih. Bukan pada sisi pendanaan, melainkan pada misi, konsep, gagasan, dan penyelenggaraan program-program tersebut.

Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat ini juga menurut Edi tidak efisien lantaran bakal ada beberapa perihal nan kudu diperhatikan, termasuk soal anggaran untuk pembangunan gedung, penyediaan infrastruktur, serta kebutuhan bakal tenaga pengajar.

Menurut Edi, daripada membangun sekolah baru, sebaiknya pemerintah lebih konsentrasi mengelola sekolah negeri nan ada dengan baik agar dapat menampung siswa dari family kurang mampu. Jika kuota sekolah negeri sudah penuh dan siswa dari golongan tersebut tidak dapat diterima, Edi menyarankan agar mereka dipindahkan ke sekolah swasta dengan biaya pendidikan nan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

"Saya pikir ini idenya terlihat populis alias pro rakyat, tapi kok di sisi nan lain kurang efisien dan juga kurang memperhatikan keberagaman," kata Edi.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian Sosial segera membikin Sekolah Rakyat (SR). Tujuannya, membantu pelajar dari golongan tidak bisa dan miskin ekstrem bisa berguru secara gratis.

Untuk merealisasikannya, Kemensos meminta support Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat,” kata Saifullah ketika berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, di instansi Kemendikdasmen dalam keterangan resmi, Selasa, 7 Januari 2025.

Perintah pembentukan Sekolah Rakyat disampaikan Presiden Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2025. Gus Ipul, sapaan Saifullah, mengatakan pembentukan Sekolah Rakyat tentu kudu bekerja-sama dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sekolah Rakyat nan bakal dibangun nantinya menyerupai sekolah pondok (boarding school) sehingga tidak hanya cuma-cuma dan berkualitas, namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya. “Tujuan utama Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini kudu diputus dengan menyekolahkan mereka,” kata Gus Ipul.