Kemenpar Kawal Dpsp Labuan Bajo Wujudkan Wisata Bersih

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) mengawal Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT)  untuk mewujudkan pariwisata bersih di Indonesia melalui Program Gerakan Wisata Bersih.

"Labuan Bajo menjadi salah satu lokasi wisata super prioritas nan bakal kami kawal, agar Gerakan Wisata Bersih ini melangkah dengan baik. Kami berambisi aktivitas ini mendapat respons positif, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari seluruh mitra strategis," ujar Plt.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto.

Ia berambisi Gerakan Wisata Bersih dapat mendorong lebih banyak pihak untuk peduli terhadap rumor kebersihan demi kenyamanan dan keamanan wisatawan.

"Gerakan Wisata Bersih ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama serta kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan destinasi pariwisata nan bersih dan ramah lingkungan," ujar Hariyanto.

Kemenpar bakal membentuk Satuan Topugas (Satgas) Gerakan Wisata Bersih di tahun 2025. Satgas ini bakal bekerja sama dengan beragam kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, untuk menciptakan aktivitas kolaboratif nan melibatkan banyak pihak.

Terpisah, Asisten III Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat, Aloisius Lahi, mengatakan pemerintah wilayah berkomitmen mendukung pariwisata berkepanjangan di Labuan Bajo. Menurutnya melalui kebijakan dan pengelolaan sampah nan efektif, pemerintah wilayah berkeinginan menjaga keberlanjutan pembangunan dan pariwisata di area tersebut.

"Kami juga mendukung aktivitas wisata bersih melalui peraturan wilayah tentang tata ruang dan pengelolaan sampah di Labuan Bajo," kata Aloisius.

Kegiatan Gerakan Wisata Bersih ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan lokasi wisata nan bersih, hijau, dan ramah lingkungan di Labuan Bajo, serta menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan. (MM).