Kemendagri Dan Bppik Bahas Adanya Pemborosan Anggaran Hingga 30 Persen

Universodelibros.com, Jakarta -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto memperkirakan ada pemborosan anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD) hingga 30 persen. Hal itu mereka telaah dalam rapat terbatas nan digelar di instansi Kemendagri, Jakarta pada Rabu, 8 Januari 2025.
 
“Kami baru saja obrolan panjang dengan Pak Aries dan tim. Kami tahu bahwa badan ini sangat penting. Badan Pengendalian Pembangunan (dan Investigasi Khusus) mempunyai power untuk melakukan investigasi khusus,” ujar Tito dalam konvensi pers di Lobi Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri.
 
Tito mengatakan, saat ini Kemendagri perlu mengawal penggunaan sekitar Rp1.200 triliun APBD provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, Kemendagri bekerja membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyangkut finansial daerah. Untuk itu, BPPIK bakal menjadi mitra strategis dalam mengawal efisiensi tersebut.
 
Menurut Menteri Tito, adanya BPPIK menjadi tandem nan baik untuk Kemendagri dalam pengelolaan anggaran dan pembuatan program agar menjadi lebih efisien. “Jadi, tidak hanya mencari kasus, tapi gimana kita membikin efisiensi, efisien program-program anggaran tersebut,” kata dia.
 
Lebih lanjut, Tito menjelaskan, Kemendagri bakal memperkuat jejaring inspektorat di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya ini mencakup pengarahan nan berasosiasi dengan pengawasan anggaran mulai dari perencanaan hingga eksekusi. 
“Nanti bakal ada briefing soal pakta integritas, kemudian sistem kerja, termasuk menerima komplain dari masyarakat, menemukan potensi-potensi nan tidak efisien,” ujar Tito.
 
Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto mengatakan, potensi penghematan dapat disalurkan untuk program-program nan berakibat langsung pada masyarakat. Menurut penghitungan BPPIK, penghematan anggaran wilayah bisa mencapai ratusan triliun. 

BPPIK , kata dia, sedang mengevaluasi perihal tersebut. “Nah ini jika dipergunakan untuk rakyat, katakanlah itu 10 persen dari Rp1.200 triliun saja sudah Rp120 triliun, 20 persen sudah Rp240 triliun. Inilah nan sedang kami pertimbangan sepenuhnya,” ujar Aries dalam kesempatan nan sama.
 
Ia menekankan, efisiensi itu dapat dimulai dari hal-hal kecil. Dia menyebutkan, misalnya dari pengeluaran nan berkarakter seremonial alias tidak efisien, seperti perjalanan dinas, seminar, dan studi kelayakan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mencegah tindak korupsi. “Kami mengimbau semuanya, tolong dikurangi perjalanan-perjalanan dinas nan kurang bermanfaat, konsultan-konsultan, feasibility study, dan lain-lain nan sifatnya kebocoran, apalagi korupsi,” kata dia.