Haji Tahun Depan Harus Jadi Momen Pembuktian Pemerintah Dan Dpr Berpihak Pada Jemaah

Ilustrasi: jemaah haji Indonesia SOC 2 melangkah menuju bus untuk berangkat ke Madinah di Makkah(ANTARA FOTOSigid Kurniawan)

PENGAMAT Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan bahwa persiapan haji tahun ini merupakan rumor nan krusial, apalagi mengingat beragam tantangan teknis dan kebijakan nan dihadapi selama beberapa tahun terakhir.  

DPR RI dan pemerintah sendiri berencana untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada 30 Desember 2025. Dadi mengatakan terdapat beberapa perihal nan perlu diperhatikan. 

“Pertama soal transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu secara tegas membuka rincian komponen biaya haji kepada publik. Selama ini, keterbukaan mengenai gimana biaya tersebut dihitung belum sepenuhnya memuaskan. Misalnya, apa nan menjadi dasar kenaikan alias penurunan biaya, serta gimana penggunaan biaya haji nan dikelola,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (27/12). 

Lebih lanjut, perihal lain nan perlu diperhatikan adalah mengenai efisiensi dan keadilan, di mana pemerintah sering menyatakan soal efisiensi, tetapi apakah itu tercermin dalam pelayanan di lapangan. Banyak laporan jemaah mengenai akomodasi nan tidak sesuai standar alias transportasi nan tidak memadai, nan menunjukkan tetap adanya ruang cukup besar untuk perbaikan ke depannya.

“Selanjutnya, DPR sejauh ini cukup kritis, dan tahun ini kita harapkan bisa lebih kritis dalam memastikan bahwa setiap komponen BPIH dan Bipih mencerminkan kepentingan jemaah, bukan sekadar memenuhi sasaran finansial pemerintah alias pihak lain,” ujar Dadi. 

Selain itu mengenai biaya haji, dia menegaskan bahwa perihal ini tidak semata-mata soal apakah biaya haji kudu naik alias tidak, tetapi soal gimana pemerintah memastikan efisiensi sekaligus perlindungan terhadap jemaah, terutama mereka nan berlatar belakang golongan masyarakat menengah ke bawah. 

“Kalau kenaikan biaya tidak bisa dihindari lantaran inflasi alias kebijakan pemerintah Arab Saudi, ini kudu dijelaskan dengan rinci kepada publik. Pemerintah juga perlu menegaskan komitmen untuk meminimalkan dampaknya terhadap calon jemaah, misalnya dengan subsidi nan lebih jelas dan berkeadilan,” tegasnya. 

Hal lain nan tak kalah penting, ujar Dadi, adalah memastikan bahwa jasa haji nan diberikan sebanding dengan biaya nan dibayarkan. Jangan sampai kita hanya konsentrasi pada nomor tanpa memperhatikan pengalaman dan kebutuhan jemaah selama di Tanah Suci.  

“Saya rasa ini momen krusial bagi pemerintah dan DPR untuk membuktikan keberpihakan mereka kepada jemaah, bukan hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada kualitas pelayanan,” tandasnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang telah memastikan bahwa rapat kerja antara DPR dan pemerintah mengenai penyelenggaraan haji tahun depan bakal segera dilaksanakan. Dia juga telah memastikan keputusan mengenai BPIH dan Bipih ditargetkan bakal berjalan awal tahun 2025. 

“Nanti tanggal 30 Desember (raker dengan Kemenag). (Penentuan BPIH dan Bipih) awal pertengahan Januari,” ujar Marwan. (Des/M-3)