Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi Tidak Bentuk Tim Transisi

Universodelibros.com, Bandung -- Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak bakal membentuk tim transisi dan tim percepatan setelah penetapan resmi sebagai pemenang pemilihan kepala wilayah (pilkada) Jawa Barat 2024. Dedi menegaskan masa transisi kepemimpinan dilakukan secara langsung melalui komunikasi dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat dan perangkat daerah

Dedi menjelaskan, tim transisi tidak dibentuk demi efisiensi dan percepatan pembangunan. “Tujuannya untuk apa? Pertama, mengefisienkan seluruh pembiayaan politik. Kedua, menghindarkan pemerintah wilayah dari kombinasi tangan, dari luar organisasi perangkat daerah, dari luar kekuatan partai politik nan ada di DPRD dan nan ada di pemerintah daerah,” ujar dia dalam pidato politiknya dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure, Bandung, Kamis, 9 Januari 2025. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon gubernur Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pilkada 2024. KPU menyebutkan, jumlah bunyi nan diperoleh pasangan ini sebanyak 14.130.192 bunyi alias 62,22 persen dari total bunyi sah.

Dedi menuturkan, aspirasi penduduk tidak perlu disampaikan melalui pihak ketiga. Dia juga memastikan kebijakan anggaran hanya diputuskan oleh perangkat pemerintah wilayah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia menegaskan, dalam perspektif ke depan, seluruh kebijakan anggaran ditentukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat ialah gubernur dan perangkat kerjanya serta DPRD dan perangkat kerjanya. "Tidak ada nan menyusun anggaran di luar perangkat kerja itu. Untuk apa? Agar konsentrasi pembangunan kita mengarah pada apa nan menjadi kebutuhan publik,” kata dia. 

Menurut Dedi, kebutuhan publik saat ini mudah dilihat. Menurut dia, di antaranya, masalah irigasi petani nan rusak, jalan nan rusak, sampah menumpuk, kapabilitas sekolah, kualitas dan kapabilitas puskesmas serta rumah sakit nan belum mencukupi. 

Jawaban terhadap persoalan tersebut, kata Dedi, hanya satu ialah mengefisienkan shopping pemerintah agar terarah untuk kepentingan publik. Jika mau mengefisienkan, dia melanjutkan, jumlah orang nan mengurus anggaran kudu sedikit. Semakin banyak orang nan mengurus anggaran, semakin banyak honor kudu dikeluarkan. Semakin banyak honor, semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat. "Inilah prinsip-prinsip pengelolaan anggaran,” ujar Dedi. 

Selain tidak membentuk tim transisi, Dedi menyatakan tidak membentuk tim percepatan seperti gubernur sebelumnya. “Di pemerintah wilayah sudah ada tim, kelak tinggal berkomunikasi menyelaraskan," ujarnya. Lagipula, kata dia, sekretaris wilayah provinsi Jawa Barat dianggap sudah akrab. Demikian pula terhadap sejumlah kepala dinas pemerintahan wilayah "Tidak perlu ada perkenalan,  sudah kenal kok. Ini kan bagian untuk percepatan sehingga kita tidak mendramatisasi seolah tidak ada masalah menjadi seolah-olah banyak masalah,” kata dia. 

Dedi menegaskan bakal memangkas anggaran nan dinilainya tidak pro publik. Dedi juga memastikan adanya efisiensi anggaran. Dia mencontohkan anggaran prasarana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat nan porsinya hanya Rp 800 miliar. “Harus saya ubah dengan mengefisienkan belanja-belanja nan lain. Banyak pos anggaran nan kudu bisa diefisienkan untuk shopping kepentingan publik terutama prasarana publik," ujarnya. "Kalau saya boleh kasih target, anggaran prasarana minimal Rp 4 triliun baru bisa cepat." 

Menanggapai perihal tersebut, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahcmudin mengatakan bakal menyiapkan tim mini untuk memudahkan komunikasi dengan gubernur terpilih. “Kami dari pemerintah provinsi membentuk tim mini untuk memudahkan komunikasi dan tentunya bakal lebih lancar lagi transisinya,” ujar dia dalam kesempatan nan sama.