Gerindra Sebut Tak Mungkin Pemerintah Tekan Ppn Hingga 5 Persen

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani(Dok.Antara)

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut tak mungkin pemerintah saat ini menekan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 5%.

Hal itu membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit nan mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto bisa mengusulkan penurunan tarif PPN. 

Ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV, PPN rentang perubahan tarif itu berada di nomor 5& hingga 15%.

“Undang-Undangnya mengantarkan 12% naik Januari 2025. Undang-Undangnya begitu. Jadi kudu dinaikkan,” tegas Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12).

“Tetapi apakah apa saja nan naik itu kelak bakal dipelajari oleh Pemerintah,” tambahnya. 

Muzani menyebut semua kemungkinan pasti bakal diambil nan terbaik oleh pemerintah. Ia menyatakan Presiden Prabowo pasti bakal mengambil segala kemungkinan nan terbaik bagi rakyat. 

“Apa nan sekarang menjadi pandangan keberatan dan memberatkan rakyat pasti bakal diambil oleh Pak Prabowo,” tuturnya. 

Soal pengaruh domino dari kenaikan PPN 12% peralatan mewah nan memengaruhi sektor mikro, Muzani mengaku bakal membahas perihal tersebut lebih lanjut. 

Namun, dirinya mengatakan tetap belum mengetahui apakah kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut bakal dibatalkan alias tetap berlanjut.  “Saya tidak tahu, saya belum tahu,” ujarnya. (P-5)