Fraksi Pks: Indonesia Perlu Akui Pemerintahan Baru Suriah Untuk Proses Perdamaian

Universodelibros.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Sukamta menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi di Suriah pasca bentrok nan berjalan lebih dari satu dekade.

Konflik berkepanjangan di negara tersebut telah menyebabkan lebih dari 500 ribu korban jiwa dan jutaan orang terlantar. Fraksi PKS memandang bahwa stabilitas di Suriah tidak hanya krusial bagi area Timur Tengah, tetapi juga bagi perdamaian global.

Anggota Komisi I DPR ini menilai pengakuan resmi terhadap pemerintahan baru Suriah sangat krusial untuk mempercepat rekonsiliasi nasional. 

"Pengakuan ini merupakan corak komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian bentrok secara tenteram dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Selain itu, Indonesia dapat berkedudukan sebagai mediator dalam mendorong perbincangan lintas golongan nan inklusif," kata Sukamta dalam pesan tertulis nan diterima Tempo, Senin, 23 Desember 2024. 

Selain rekonsiliasi politik, Sukamta juga menyoroti pentingnya support internasional dalam membangun kembali prasarana dasar nan hancur akibat konflik. Menurut laporan Bank Dunia, biaya rekonstruksi Suriah diperkirakan mencapai US$ 250 miliar. 

"Indonesia dapat menjalin kerja sama bilateral di bagian pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk mendukung proses ini. Sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbesar, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk memperkuat hubungan dengan Suriah," ujar dia.

Menurut Doktor lulusan Inggris ini, peningkatan support bagi pengungsi Suriah sampai saat ini tetap sangat dibutuhkan oleh jutaan rakyat dan pengungsi Suriah. Menurut dia, Indonesia kudu menunjukkan solidaritas melalui support logistik dan jasa kesehatan nan lebih terkoordinasi, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional. 

“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban jutaan pengungsi, termasuk wanita dan anak-anak, nan terdampak langsung oleh perang,” ujar dia. 

Anggota DPR asal wilayah pemilihan D.I. Yogyakarta ini juga mengingatkan Indonesia kudu terus mengedepankan prinsip kebebasan aktif dalam hubungan internasional, seperti nan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, ialah menjadi pelopor perdamaian bumi dengan pendekatan nan inklusif untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut di Suriah.