Dpr: Biaya Haji 2025 Turun, Tapi Kualitas Pelayanan Tidak Boleh Turun

Ribuan jemaah haji melewati terowongan Mina untuk bergerak menuju Jamarat untuk melaksanakan lempar jumrah di Mina, Mekkah, Arab Saudi, Minggu (10/7/2022).(MI/SUSANTO)

ANGGOTA Komisi XI DPR RI M.Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membikin jasa haji justru menurun.

"Biaya haji turun it's okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti bakal mengawal penyelenggaraan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat," kata laki-laki nan berkawan disapa Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, penurunan biaya haji 2025 membikin masyarakat Indonesia senang dan berbahagia.

"Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam perihal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.

"Di masa haji sebelumnya kita memandang banyak problem, mulai dari pemondokan nan terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi nan sering telat. Nah saya berambisi betul problem itu menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah agar tidak lagi terulang," jelas Cak Udin.

Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024.

Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1).

Rapat kerja ini menyepakati besaran BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan dugaan kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

"Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 nan mencapai Rp 93.410.286,00," ujar Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin. (Ant/Z-6)