Cop Ke-19, Menteri Lh: Akan Bangun Pusat Koordinasi Di Jakarta Tangani Kerhutla Asean

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pemgendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq(Dok Kementerian LH)

SEJUMLAH langkah strategis bakal dilakukan dalam upaya penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di wilayah ASEAN. Salah satunya adalah bakal dilakukan pembangunan dan pengoperasian  pusat koordinasi di Jakarta. 

Hal itu dibahas di Rapat Koordinasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19, dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP nan digelar Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), di Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta,  Senin (23/12).

Rapat ini membahas langkah strategis penanganan kebakaran rimba dan lahan (Karhutla) di wilayah ASEAN, serta tindak lanjut komitmen negara-negara personil AATHP.

Dalam siaran pers tertulisnya,  Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pemgendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa COP-19 menghasilkan sejumlah komitmen krusial untuk meningkatkan percepatan kerja sama lintas pemisah dalam pengendalian asap.

"Beberapa komitmen telah disampaikan para menteri untuk meningkatkan percepatan dari AATHP. Salah satu langkah krusial adalah pembangunan dan pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control nan bakal berpusat di Jakarta,"ungkap Hanif.

Masih menurutnya, keberadaan pusat koordinasi ini bakal memperkuat kerja sama regional dalam pengendalian karhutla. 

"Dukungan semua pihak dan koordinasi KLH dengan lintas Kementerian dan juga pemerintah wilayah sangat krusial dan terus ditingkatkan terutama kesiapan kita menangani karhutla pada 2025," tegasnya.

Hanif menjelaskan, KLH berbareng Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah menyusun rencana tindakan penanganan karhutla. 

Setelah rapat ini, lanjut Hanif, pihaknya bakal berkonsultasi dengan Menko Polhukam nan bakal dilakukan minggu depan. Kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna pada awal Januari 2025, untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.

Meski BMKG memprediksi kondisi 2025 bakal normal tanpa cuaca ekstrem, namun demikian kewaspadaan tetap ditingkatkan, terutama di area hidrologi gambut. 

"Operasi modifikasi cuaca tetap menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa handal bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah," jelasnya.

Ia juga menegaskan komitmen dalam penegakan norma terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah menyiapkan langkah norma untuk menindak tegas upaya pembukaan lahan dengan api, baik oleh masyarakat maupun perusahaan.

"Dengan persiapan nan matang, kami pastikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Pemerintah siap menangani potensi 
Karhutla di 2025. Sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara nan membahayakan kesehatan masyarakat," tutupnya. (H-2)