Bpip: Jadikan Pancasila Sebagai Landasan Diplomasi Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan dari atas pesawat saat bakal bertolak melakukan kunjungan ke luar negeri.(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulisnya nan diterima di Pangkalpinang, hari ini, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu nan bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 nan menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional bakal berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi nan berdasarkan nilai-nilai Pancasila lantaran merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan kewenangan asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri kudu berdasarkan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu nan bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila nan bakal dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berangkaian dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, nan berjudul “To Build the World Anew”.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno nan terkandung dalam Pancasila nan relevan untuk menyelesaikan bentrok dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke bumi internasional.

Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin pengetahuan makulat dan politik.

"Tinggal sekarang para diplomat Indonesia nan kudu imajinatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di bumi dalam mengatasi beragam rumor dunia berasas semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.(Ant/P-2)