Bnpt Memantau Situasi Suriah Pasca Tumbangnya Assad

INFO NASIONAL – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jendral Polisi Eddy Hartono mengatakan, menurut Global Terrorism Index (GTI) 2024, Indonesia mengalami perbaikan situasi keamanan nan ditandai dengan turunnya ranking dari 24 ke 31 serta perubahan status dari negara medium impacted menjadi negara low impacted terdampak terorisme.

Ia mengatakan, perbaikan ranking dari medium impact ke low impact mencerminkan adanya perbaikan dalam penanganan terorisme berkah adanya kerjasama BNPT dengan kementerian dan lembaga mengenai untuk melakukan tadi pencegahan dan mitigasi.

BNPT nan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sukses memblokir 180.954 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di ruang siber. Diungkapkan, konten nan diblokir merupakan propaganda dari jaringan teroris seperti ISIS, HTI, dan JAD nan secara aktif menyebarkan ideologi kekerasan melalui platform digital.

Ia menjelaskan, menurut GPI 2024, situasi keamanan di Indonesia mengalami perbaikan, dengan kenaikan 5 peringkat, menjadi 48 dari ranking 53 pada 2023. Meski ada perbaikan situasi keamanan, ke depan Indonesia kudu tetap memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan global, nan berakibat terhadap keamanan Indonesia, terutama mengenai dengan situasi politik di Suriah.

Dalam perihal ini, Kelompok Akhli BNPT Bidang Kerja sama Internasional, Darmansjah Djumala mengatakan, BNPT terus memantau perkembangan situasi di Suriah, utamanya mengenai ancaman terorisme internasional. Terkait kebijakan dalam penanganan terorisme internasional mengenai bentrok Suriah, BNPT tetap memantau.

Ada tiga perihal nan dipantau oleh BNPT ialah situasi keamanan Suriah tetap sangat rawan lantaran masyarakat internasional tetap mengawasi kemana orientasi ideologis HTS, pemberontak nan menumbangkan Assad. Jika HTS tidak berubah sama seperti saat mereka tetap jadi bagian Al Qaeda, sangat mungkin HTS tetap melakukan jalan kekerasan dan radikalisme.

Selain itu, BNPT juga menilai konsolidasi politik di Suriah saat ini tetap sangat cair, lantaran tetap belum terlihat pola rekonsiliasi nan disetujui oleh tiga golongan negara nan berpengaruh terhadap politik Suriah, ialah Tukri, AS-Israel dan Iran-Rusia.

Terakhir, sikap masyarakat internasional sangat tergantung pada proses rekonsiliasi kekuatan politik di Suriah. Dalam penilaian Djumala, nan pernah bekerja sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB, support masyarakat internasional diperkirakan bakal mengalir ke HTS jika golongan ini bisa merehabilitasi situasi kemanusiaan, melakukan rekonsiliasi nasional melalui pemilu nan merangkul semua pihak nan bertikai, dan mengakui kewenangan kaum minoritas di Suriah.

Sejauh ini Djumala memandang ada indikasi positif ke arah itu. Paling tidak ada niat baik HTS untuk melibatkan personil kabinet rezim lama dalam upaya menyusun pemerintahan transisi. “Masyarakat internasional sekarang sedang memantau secara seksama kemana arah kebijakan politik pemerintahan transisi,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika pemerintahan transisi bisa memulihkan situasi keamanan dan kemanusiaan, mengadakan pemilu dengan melibatkan semua golongan kepentingan dan menghargai hak-hak sipil kaum minoritas, diperkirakan support internasional bakal mengalir melegitimasi pemerintahan transisi itu sebagai representasi rakyat Suriah. (*)