Blora Dan Salatiga Tunda Pelaksanaan Mbg, Salah Satunya Akibat Kekurangan Alat Dapur

Komandan Kodim 0721 Blora Letkol Czi Yuli Hartanto memantau dapur sehat nan tetap kekurangan perangkat memasak untuk penyelenggaraan program makanan bergizi gratis.(MI/Akhmad Safuan)

KURANGNYA peralatan dapur serta belum adanya petunjuk penyelenggaraan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) menjadi biang kerok mundurnya waktu penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Blora dan Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Pemantauan Media Indonesia Selasa (7/1), hingga hari kedua penyelenggaraan program (MBG), dua wilayah itu tetap belum dapat melaksanakan aktivitas tersebut. Menurut rencana, baru pekan depan dimulai lantaran tetap terkendala beberapa perihal hingga pemerintah wilayah setempat melaksanakan penundaan.

Meski dari 37 titik di Jawa Tengah telah ditentukan untuk memulai penyelenggaraan program MBG serempak pada Senin (6/1), dua wilayah tersebut memastikan menundanya.

"Ada beberapa persyaratan dan perlengkapan dapur nan belum lengkap, sehingga aktivitas MBG belum dapat dilaksanakan di wilayah ini," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora Artika Diannita.

Sejumlah peralatan dapur, lanjut Artika, belum diterima di dapur sehat sehingga susah untuk memulai memasak makanan guna melaksanakan program MBG sesuai keputusan Badan Gizi Nasional.

"Kami belum dapat menentukan dengan pasti kapan dapat dimulai program MBG di Blora ini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nunuk Dartini mengatakan, penyebab belum dimulainya MBG di wilayah itu lantaran tetap menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat.

"Kami juga belum menerima perintah resmi dari pusat sehingga kami belum berani melaksanakan, takut salah," ujarnya.

Menurut Nunuk, andaikan petunjuk dan perintah mengenai MBG sudah keluar, Dinas Pendidikan Kota Salatiga bakal segera melakukan pengedaran untuk program tersebut. Namun sampai hari kedua penyelenggaraan MBG, pihaknya belum menerima dan tetap menunggu pengarahan nan dimaksud.

"Petunjuk tersebut sebagai dasar untuk melangkah. Kemarin baru zoom dan leading sector-nya BGN, kami tetap menunggu juknis dan juklak dari pemerintah pusat agar tidak menyalahi aturan," tutur Nunuk. (AS/E-2)