Bem Si Kerakyatan Akan Demonstrasi Besar-besaran Ingin Batalkan Ppn 12 Persen

Universodelibros.com, Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan mendesak pemerintah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Pemerintah sendiri telah ketok palu menetapkan kebijakan ini sehingga bakal mulai bertindak 1 Januari 2025 nanti. Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal menyebut PPN 12 persen ini tidak linier dengan tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah lapangan pekerjaan.

“Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat nan meningkat, lapangan pekerjaan nan luas. Ini bakal menurunkan daya beli masyarakat,” kata Satria kepada Tempo pada Kamis, 19 Desember 2024.

Satria mengatakan kebijakan ini dapat memberikan akibat jelek bagi perekonomian masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Dia menyinggung kondisi saat ini nan tengah memprihatinkan seperti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga naiknya nilai kebutuhan pokok.

Dia menyebut kampus-kampus nan tergabung dalam BEM SI Kerakyatan tengah mengkaji rumor ini. Pihaknya saat ini juga mencoba menggandeng mitra strategis dalam eskalasi rumor ini. Satria menyatakan bahwa personil aliansi BEM SI Kerakyatan nan berjumlah 350 kampus dan tersebar 14 Wilayah di seluruh Indonesia siap untuk bergerak.

“Jelas, kami meminta (ketentuan PPN 12 peren) untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo kudu linear dengan kebijakannya dengan bicara kesejahteraan rakyat. Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan, maka kami bakal turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia!” tegas Satria.

Sebelumnya, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen dilakukan sejumlah anak-anak muda melalui unjuk rasa langsung dan juga petisi, Kamis, 19 Desember 2024. Mereka menilai patokan itu memberatkan rakyat. Ratusan orang dari beberapa organisasi dan golongan melakukan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada pukul 14.00. Mereka terdiri atas mahasiswa, K-popers dan beberapa komponen lainnya.

Selain itu, sebanyak 153 ribu lebih orang telah menandatangani petisi nan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di laman change.org sampai Jumat, 20 Desember 2024, pukul 14.45 WIB.

Petisi tersebut diinisiasi oleh Bareng Warga dengan titel 'Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!'. Mereka juga menggunakan tagar #PajakMencekik dan #TolakKenaikanPPN.

Dalam petisi tersebut dikatakan bahwa meningkatkan kembali PPN adalah kebijakan nan dapat memperdalam kesulitan masyarakat. Mereka menilai bahwa pengaruh kebijakan tersebut dapat membikin nilai beragam kebutuhan naik di tengah perekonomian masyarakat nan belum baik.

“Di soal pengangguran terbuka misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, angkanya tetap sekitar 4,91 juta orang. Kemudian dari 144,64 juta orang nan bekerja, sebagian besar alias 57,94 persen bekerja di sektor informal. Jumlahnya mencapai 83,83 juta orang,” tulis petisi tersebut.

Mereka juga menyinggung soal bayaran nan tetap terdapat masalah. Dengan mengutip info BPS per bulan Agustus, sejak 2020 bayaran pekerja semakin mepet dengan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP). Mereka juga menilai UMP sebagai referensi pendapatan nan layak patut diragukan.

Terlebih, mereka juga menilai bahwa naiknya PPN dapat mempengaruhi daya beli. Lantaran sejak Mei 2024 daya beli sudah menurun, dan jika PPN terus dipaksakan naik, maka daya beli bakal “terjun bebas”. Atas alasan-alasan tersebut, Bareng Warga minta Pemerintah membatalkan kenaikan PPN nan tercantum dalam UU HPP.

“Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” tulis petisi tersebut.

Andry Triyanto Tjitra dan Yudono Yanuar berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Elsam Nilai Kebijakan PPN 12 Persen Tak Libatkan Masyarakat

Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini