KEMENTERIAN sosial bakal meningkatkan program jaring pengaman sosial dan percepatan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial guna mengantisipasi kenaikan PPN dan rencana pembatasan subsidi.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan mengatakan program reguler support sosial Kemensos bakal diperkuat sembari menunggu program bansos tambahan dari pemerintah nan rencananya juga bakal digelontorkan.
“Hingga saat ini support sosial tambahan tetap dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi alas untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya family miskin,” ungkapnya, Senin (23/12).
Beragam program bansos reguler nan bakal digelontorkan Kemensos di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) nan menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nan semula dijadwalkan pada akhir triwulan I bakal dipercepat pada awal tahun 2025.
Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai alias sembako untuk 18,8 juta KPM juga bakal disalurkan setiap bulan, dan segera digelontorkan di awal tahun 2025.
Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga bakal menanggung support makan bergizi cuma-cuma untuk 36.000 penyandang Disabilitas dan 101.000 lansia.
Khusus support makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia bakal dilaksanakan dengan menggandeng Kelompok Masyarakat di wilayah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal.
Di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini pula sebanyak 270.000 anak-anak yatim piatu juga bakal diberikan santunan setiap bulannya.
Selain support sosial, kenaikan PPN 12% ini juga bakal dikawal dengan support pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan family miskin melalui pemberian support modal upaya bagi PKH graduasi, ialah KPM nan dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima support pemerintah.
“Target dari Gus Menteri (Mensos Saifullah Yusuf) graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM,” ujar Andy.
Program-program Kemensos ini bakal disalurkan berasas Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial nan merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Andy mengatakan, Program Kementerian Sosial diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mencapai sasaran penurunan nomor kemiskinan.